CIREBON, CIAYUMAJAKUNING.ID – Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat hingga akhir bulan Agustus yang lalu mendeteksi sebanyak 117 penderita HIV/AIDS.
Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Cirebon, Nanang Ruhyana mengungkapkan perbandingan dengan bulan Agustus tahun angka penderita HIV/AIDS menurun meskipun tidak signifikan.
“Sampai Bulan Agustus kemarin, kami baru bisa mendeteksi 177 penderita HIV/AIDS. Kalo dibandingkan dengan bulan Agustus tahun lalu, penderita HIV/AIDS sudah masuk angka 200 orang,” kata Nanang kepada wartawan, Minggu (13/9/2020).
Turunnya data untuk penderita HIV/AID tahun sekarang, sambung Nanang, karena adanya Covid-19 diduga menjadi salah satu penyebab orang yang menderita HIV/AIDS malas memeriksakan diri ke Rumah Sakit atau puskesmas.
“Adanya Covid-19 juga, membuat program Dinkes untuk pemeriksaan HIV/AIDS sempat terhenti beberapa bulan, dan baru bisa berjalan bulan Juli sampai Agustus kemarin,” ungkap Nanang.
Masih kata Nanang, masih adanya penyebaran penyakit mematikan ini masih didominasi oleh komunitas gay dan LGBT pada usia produktif. Namun Nanang enggan merinci dimana saja komunitas gay itu berada.
“Tapi untuk mendeteksi penyebaran, kami sudah menyiapkan LSM sebagai wadah mereka untuk bisa mendeteksi peningkatan HIV/AIDS. Merekalah yang membawa komunitas gay atau LGBT ke tempat pemeriksaan, termasuk rumah sakit atau puskesmas,” ujar Nanang.
Masih ditemukannya kasus HIV/AIDS, membuat pihaknya membuat langkah dengan cara melakukan penyuluhan promotif. Disamping itu, ada pemeriksaan yang dikombinasikan. Ia memberikan gambaran contoh dimana setiap orang yang terkena TBC harus di screning juga HIVnya. Sedangkan untuk ibu hamil, minimal sekali dalam masa kehamilan, harus diperiksa HIV nya.
“Khusus ibu hamil, kalau minimal dalam 16 minggu kehamilan terdeteksi HIV, maka begitu lahir bayinya bisa dinyatakan negatif HIV. Biasanya kalau sudah terdeteksi awal, maka 85 persen bayi yang lahir insya allah negatif,” tutur Nanang.
Nanang menambahkan, anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS saat ini dirasa masih kurang. Angka Rp 900 juta yang diterima tahun ini, sama sekali tidak bisa didistribusikan, mengingat anggarannya di recofusing untuk Covid-19. Untuk tetap melakukan pelayanan, maka dibiayai dari BOK setiap puskesmas. Justru saat ini, puskesmas yang mengadakan penyuluhan.
“Idealnya anggaran pertahun untuk penanggulangan HIV/AIDS itu ada Rp1,5 milliar. Jadi semakin banyak anggaran maka sosialisasi kita untuk upaya pencegahan HIV/AIDS akan semakin sering. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan data akurat, berapa jumlah yang meninggal. Masalahnya, mereka banyak yang meninggalnya dirumah, jadi sulit untuk mendeteksi,” ujar Nanang.
