CIREBON, CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, mendesak Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung (BBWSCC) memprioritaskan perbaikan sungai-sungai yang menjadi langganan penyebab banjir setiap tahunnya.
Untuk itu, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja dengan DPUPR, di ruang komisi setempat dan dikuti BBWSCC melalui zoom meeting, mengenai normalisasi sungai pascabanjir di daerah ini, Rabu (20/1/2021).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto menyampaikan, ada beberapa sungai kewenangan BBWSCC di daerahnya yang menjadi langganan penyebab banjir setiap tahunnya. Di antaranya yakni Sungai Singaraja dan Singaratu yang di musim hujan sekarang saja sudah sering meluap.
Selain itu, kata dia, beberapa sungai kewenangan BBWSCC yang ada di wilayah tengah serta barat Kabupaten Cirebon yang belum lama ini menjadi penyebab banjir juga.
“Sehingga perlu penanganan secara prioritas oleh BBWSCC untuk sungai-sungai yang khususnya menjadi langganan penyebab banjir setiap tahunnya,” kata Cakra.
Maka, lanjut dia, penanganan secara permanen di sungai-sungai tersebut, mendesak dilakukan. Namun, ia pun tak memungkiri banyak bangunan liar di sepadan sungai serta aset milik warga di sekitaran sungai, hal itu tentu menjadi kesulitan untuk masuknya alat berat jika hendak dinormalisasi.
Maka butuh koordinasi dan kerja samanya, serta kesadaran masyarakat di sekitaran sungai.
“Memang faktanya banyak bangunan-bangunan liar di sepadan sungai. Kalau saya mengimbau kepada masyarakat kesadarannya. Harus bersinergi menyelesaikannya, karena ini demi kepentingan bersama. Supaya alat-alat besar bisa masuk untuk melakukan normalisasi,” katanya.
Kabid Irigasi DPUPR Kabupaten Cirebon, Rizal menyampaikan, di lapangan pihaknya banyak menemukan kendala kaitannya dengan irigasi. Sebab luapan sungai hingga menyebabkan banyak lahan padi terendam banjir. Selain itu, pintu air milik BBWSCC banyak yang belum dimodernisasi, sehingga tidak bisa dibuka.
“Sehingga air meluap. Di kita sudah terlalu lama tidak melakukan normalisasi. Jadi kami harap minimal dua tahun sekali dilakukan normalisasi. Supaya tidak ada pendangkalan yang menyebabkan air sungai meluap karena air tidak bisa langsung ke laut,” kata Rizal.
Sementara itu, Kabid Operasi dan Pemeliharaan BBWSCC, Abdul Ghoni menyampaikan, memang di bulan Desember 2020 lalu, beberapa kali terjadi limpasan air Sungai Singaraja karena terjadi penyempitan di sungai tersebut. Dan kondisi sepadan sungai banyak bangunan.
“Kami punya rencana untuk normalisasi Sungai Singaraja dan Singaratu, cuma kami memang terkendala memasukan alat-alat berat karena ada banyak aset-aset warga dan bangunan liar di sekitar dekat sungai dan sepadan sungai. Sehingga kami butuh koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
Hanya saja, kata dia, anggaran di tahun ini tidak ada untuk penanganan sungai secara permanen.
“Tetapi di tahun ini ada anggaran untuk pemeliharaan saja dan kita akan coba prioritaskan titik-titik mana saja yang harus diperbaiki,” ungkap Ghoni.
Selain itu, kata dia, ada beberapa titik yang harus dipasang batu karena terjadi kerusakan.
“Memang idealnya dua tahun sekali dinormalisasi, namun karena keterbatasan anggaran dan faktor lainnya, selama ini belum bisa dilakukan sesuai harapan,” ujar Ghoni.
