CIREBON, CIAYUMAJAKUNING.ID – Polemik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih terus bergulir, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon meminta Bank BNI selaku pihak penyalur bantuan itu untuk dapat menertibkan administrasi serta sarana prasarana penunjang dalam praktek bantuan pemerintah pusat itu.

Kepala Dinas Sosial, Dadang Suhendra melalui Kepala Bidang Sosial, Gunarsa mengatakan pihaknya selama ini terus melakukan komunikasi dengan Tim Koordinasi untuk melakukan evaluasi terkait dengan polemik BPNT.

“Memang kami selalu mendapatkan informasi soal E Warong abal-abal, jadi kami lakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi yang dipimpin pak Sekda,” ungkap Gunarsa saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (27/1/2021).

Ia juga menegaskan, E Warong seharusnya transparan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait soal komoditas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“E Warong juga jangan menutup-nutupi biar KPM tahu, apalagi soal kualitas barang supaya KPM merasa puas,” ungkap dia.

Dirinya juga menekankan kepada setiap KPM bisa juga melaporkan kepada Tim Koordinasi Kecamatan dan TKSK setempat bilamana menemukan komoditas barang yang tidak sesuai.

“KPM juga bisa melaporkan kalo menemukan barang yang gak sesuai,” ujar dia.

Menanggapi hal lain, terutama soal mesin EDC (Electronic Data Capture) yang masih ditemukan berkeliling ke setiap KPM, dirinya meminta kepada Bank BNI untuk lebih ketat memantau pergerakan EDC.

“BNI harusnya lebih menyesuaikan lagi soal sarana dan prasarana penunjang terutama soal EDC, jadi biar gak ada lagi mesin EDC yang dikelilingkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ungkap dia.