Angka Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Jadi 73 Persen Dari Jumlah Penduduk

CIAYUMAJAKUNING.ID – Lebih dari satu tahun kondisi pandemi Covid-19, jumlah kemiskinan di Kabupaten Cirebon meningkat drastis menjadi 73 persen dari jumlah penduduk sebanyak 2,2 juta jiwa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengatakan pada tahun 2020 sebelum pandemi Covid-19 jumlah kemiskinan sebanyak 1.048.000 jiwa.  Sedangkan tahun 2021 jumlah kemiskinan sebanyak 1.653.192 sesuai dari data yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pertanggal 18 september.

“73 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon saat ini ada diangka kemiskinan, hal itu disebabkan efek pandemi hingga akhirnya kehilangan pekerjaan,” ungkap Iis saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/10/2021).

Dijelaskannya, jumlah angka kenaikan kemiskinan itu sesuai data perbaikan dan usulan sampai dengan bulan agustus berasal dari pemerintah daerah, bank penyalur bantuan dan sumber kesejahteraan sosial.

“Kalau data sih ada juga dari SK Kementerian Sosial sebanyak 1.583. 016 pertanggal 31 agustus, tapi kalau yang terbaru dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial,” papar Iis.

Advertisement

Masih kata dia, perlu ada peningkatan dan perbaikan SDM untuk memverifikasi data sehingga program kesosialan bisa tersalurkan secara tepat.

“Untuk bisa melakukan verifikasi data kemiskinan secara tepat seharusnya peningkatan dan perbaikan SDM perlu dilakukan. Sekarang aja SDM yang lakukan data verifikasi gak ada inventaris laptop dan penunjang lainnya,” ucap Iis.

Mengenai anggaran Dinas Sosial, sambung Iis, ploting anggaran bagi penanganan masyarakat miskin pada tahun ini sebesar Rp 10 miliar. Namun anggaran pada tahun depan Dinsos hanya dianggarkan sebesar Rp 5 miliar, oleh karena itu dirinya menyesali soal penganggaran bagi dinas yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat itu.

“Aneh aja Dinas Sosial kan bersentuhan dengan masyarakat langsung yang urusannya tentang kesosialan, tapi kok anggaran untuk tahun depan aja malah turun jadi Rp 5 miliar. Padahal kan seharusnya pendampingan data bansos pemerintah harus menganggarkan agar bansos tepat sasaran, tepat nilai dan tepat jumlah,” tutur Iis.

Menanggapi kenaikan jumlah kemiskinan itu, dirinya menekankan dari setiap pembangunan harus mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Advertisement

“Jangan sampai pemerintah daerah belanja langsung berlebihan pada kondisi begini, terlebih lagi memberikan fasilitas mobil bagi pejabat jadi harus ada rasa empati pada masyarakat,” papar Iis.