DPRD Nilai Pemkab Cirebon Hanya Bisa “ABS” Dalam Pengentasan Kemiskinan

CIAYUMAJAKUNING.ID – Meningkatnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Cirebon seperti data yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada tanggal 18 september sebanyak 1.653.192 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 2,2 juta jiwa. Peningkatan jumlah kemiskinan itu mendapatkan perhatian khusus dari Ketua Komisi IV DPRD, Siska Karina yang menilai pemerintah daerah tidak memiliki arah yang jelas soal kesejahteraan sosial.

Siska mempertanyakan, dari seluruh program bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah sampai sejauh ini tidak menjawab atas persoalan kemiskinan. Terlebih lagi lagi hampir dua tahun ini kondisi pandemi Covid-19 menimbulkan dampak bagi perekonomian masyarakat.

“Selama pandemi ini pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah menyalurkan bantuan bagi masyarakat, tapi itu gak menjawab soal kemiskinan buktinya jumlah kemiskinan malah meningkat kok,” ungkap Siska kepada ciayumajakuning.id, Selasa (5/10/2021).

Parahnya lagi, sambung Siska, dari data kemiskinan itu hampir seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon berada digaris kemiskinan. Namun menjadi pertanyaan baginya, sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial jumlah PKH (Program Keluarga Harapan) graduasi meningkat yang menandakan pengentasan kemiskinan berhasil melalui program tersebut.

“Gak lama ini Dinas Sosial sampaikan jumlah PKH graduasi meningkat berarti menandakan tingkat kemiskinan menurun, tapi seperti data yang keluar jumlah kemiskinan meningkat drastis selama kurun satu tahun. Kalau begitu bisa dong disebut dinas menunjukan adanya peningkatan PKH graduasi itu Asal Bapak Senang (ABS),” ucap Siska.

Advertisement

Oleh karena itu, dirinya menegaskan sudah seharusnya Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) membuat program terobosan untuk mengentaskan kemiskinan. Dikatakannya, sejauh ini dinas-dinas yang bersinggungan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian terutama masih menjalankan program-program lama tanpa inovasi yang masih untuk mengentaskan kemiskinan.

“Dinas harusnya jangan teriak-teriak soal keterbatasan anggaran, kalau eksekutifnya punya inovasi dan program yang terarah pasti banggar juga menganggarkan,” tutur Siska.

Disebutkannya juga, DPRD mendukung penuh program pengentasan kemiskinan yang ditandai dengan membuat Perda PPPKS (Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Namun dirinya menyesalkan setelah satu tahun Perda itu disahkan oleh DPRD tidak diimbangi dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang hingga sekarang tidak kunjung dibuat.

“Padahal didalam Perda itu ada 26 item soal pengentasan kemiskinan, tapi sampai sekarang Perbup nya udah satu tahun gak jadi-jadi,” ungkap Siska.

Advertisement