Umum

Sudah Miliki KTA PDIP Namun Oknum Baznas Mengaku Bukan Kader Partai

Published

2 tahun ago

9 Agustus 2022

CIAYUMAJAKUNING.ID – Oknum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon M Imam, membantah terkait dugaan dirinya menyalurkan program bantuan Baznas untuk kepentingan politiknya maju di Pileg 2024 mendatang. M Imam pun membantah bahwa dirinya bukanlah kader salah satu partai politik (Parpol).

Hanya saja ia mengaku, karena kedekatan dia dengan Bupati Cirebon Imron yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan, pernah diminta langsung oleh Imron untuk dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon.

M Imam mengaku, selama ini, terkait program bantuan Baznas yang telah disalurkan dirinya sesuai dengan prosedur. Mulai dari kesesuaian masyarakat yang mengajukan bantuan hingga penyalurannya membawa nama Baznas. Artinya, aku dia, ketika ajuan dari masyarakat itu memenuhi syarat, maka akan diberikan.

“Bantuan dari Baznas Pasti pakai logo dari Baznas. Kalau dari yayasan RKDP pasti masuk logonya RKDP, itu juga RKDP punya pengurus yang membidangi masing-masing,” ujar Imam saat dihubungi melalui sambungan selularnya, Senin (8/8/2022).

Sedangkan anggaran yang disalurkan RKDP yang di dalamnya M Imam menjadi pembina yayasan ini, bukanlah bersumber dari Baznas Kabupaten Cirebon. Tetapi anggarannya bersumber dari RKDP itu sendiri.

“Tapi ruang lingkupnya kecil,” ujarnya.

Terkait namanya tercatat sebagai kader PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, ia mengaku tidak tahu menahu soal itu. Hanya saja, aku dia, dulu pernah diminta Ketua DPC PDI Perjuangan, H Imron untuk dibuatkan KTA. Dan dirinya tidak tahu juga apakah KTA PDI Perjuangan atas namanya itu jadi dibuatkan atau tidak.

“Karena saya mungkin dekat dengan Pak Imron, memang pernah ditawarkan untuk dibikinkan KTA, tapi sampai sekarang saya belum memegang KTA-nya. Saya enggak tahu KTA dibuatkan atau tidak, sampai diminta KTP saya juga enggak tahu,” ungkapnya.

Artinya, lanjut M Imam, dirinya sama sekali tidak paham sudah masuk atau tidak sebagai kader PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon. Namun, jika hanya sebatas simpatisan PDI Perjuangan, ia mengakuinya. Begitu juga soal dirinya tercatat sebagai pengampu PDI Perjuangan di Dapil II untuk pemenangan Pemilu 2024 mendatang, menurut dia, karena hanya simpatisan, bukan struktural partai.

“Saya enggak paham kalau sudah masuk (kader PDIP, Red) atau enggak. Tapi saya ini bisa dibilang simpatisan. Soal pengampu bakal dijadikan bacaleg, pemahaman saya sebagai pengampu bukan orang struktural dan membantu kegiatan atau administrasi oleh partai,” ujarnya.

M Imam melanjutkan, sampai sekarang untuk maju atau tidak di Pileg 2024 masih belum terpikirkan. Ia mengaku masih santai saja. Sebab untuk maju sebagai caleg harus matang baik dari segi keuangan dan lainnya. Tetapi sama seperti orang pada umumnya, niatan maju pileg tentu ada dengan melihat kondisi nanti.

“Memang ada niatan caleg tapi saya lihat keadaan dan kondisi dulu, semua orang juga pasti mau, tapi saya juga di kantor kalau sesuai aturan andaikata saya mencalonkan diri kan harus keluar dari Baznas,” ujarnya.

Menyikapi desakan anggota DPRD Kabupaten Cirebon agar segera mengundurkan diri, M Imam berdalih dirinya bukan kader parpol, hanya sebatas simpatisan yang menurutnya, hal yang wajar. Tetapi, jika memang Ketua Baznas atau Bupati Cirebon meminta dirinya untuk mengundurkan diri dari Baznas ia pun siap menjalankannya.

“Kalau Baznas kan ada unsur Ketua dan Bupati, ya silakan protes ke mereka, terutama kalau kata Pak Bupati keluar ya keluar. Tapi kan saya pribadi bukan struktural dan saya belum dipastikan Bacaleg juga,” ucapnya.

Ia kembali menegaskan, selain bukan struktural partai, dirinya hanya sebatas punya kedekatan dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, H Imron saja.

“Andaikata ketua Baznas meminta untuk mengundurkan diri saya siap saja,” paparnya.

Selanjutnya, mengenai beredarnya video deklarasi dukungan para pengurus RKDP untuk M Imam maju di Pileg 2024 nanti, ia mengaku tidak mengetahuinya dan ia tidak pernah menyuruhnya, tetiba mereka memberikan dukungan itu ke dirinya lewat video yang beredar.

“Karena mungkin saya berkegiatan sosial mungkin ada beberapa orang yang mendorong hal seperti itu (maju di Pileg, Red). Saya juga kaget dan saya juga enggak pernah suruh,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari kader di internal PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, status M Imam tercatat sebagai kader PDIP. Bahkan sudah memiliki KTA yang diterbitkan pertanggal 10 Oktober 2020. M Imam sendiri telah ditugaskan sebagai pengampu PDIP di Dapil II, sedangkan syarat sebagai pengampu sendiri wajib menjadi kader partai ini dan M Imam juga sebelumnya ikut pengkaderan partai.

Surat tugas dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat untuk M Imam sebagai pengampu di Dapil II ini, wilayah tugasnya mencakup Kecamatan Jamblang, Klangenan dan Gempol yang dikeluarkan pertanggal 20 September 2021 dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan, Ono Surono, serta Sekretaris DPD PDI Perjuangan, IR. Ketut Setiawan. ***