Proses Pemilihan Direksi BPR Cirebon Jabar Diduga Cacat Hukum

CIAYUMAJAKUNING.ID – Seleksi calon Direksi PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi sorota publik. Pasalnya dalam SK Pansel yang di tandatangani oleh Bupati Cirebon ada kesalahan ketik posisi ketua. Sehingga banyak untui keabsahan SK tersebut dipertanyakan.

Mantan Dewan Pengawas Perumda BPR Astanajapura priode 2009-2019, Suyanto mengatakan pihaknya mempertanyakan profesional pemerintah daerah dalam seleksi calon Direksi PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda) tersebut. Pasalnya sekelas pemerintah daerah bisa salah ketik dalam pembuatan SK Pansel.

“Ini sangat fatal sekali ketika produk hukum bisa salah ketik, apakah emang salah ketik atau human eror atau apa, seharunya sebelum ditandatangani harus ada pengecekan setiap lembar dan kata katanya. Ini jelas sangat tidak profesional sekali,” katanya di Sumber, Rabu (24/8/2022).

Suyanto menyebut ketidak profesionalnya dalam pembentukan Pansel sendiri akan berpengaruh dari hasil tahapan seleksi.

Menurutnya dalam seleksi calon Direksi PT BPR Cirebon Jabar ini harus mengedepanya unsur profesionalisme. Pasalnya BPT merupakan lembaga perbankan yang berbasis kepercayaan dari masyarakat.

Advertisement

“Uang Pemda di BPR ini hanya berapa persennya saja, yang banyak punya masyarakat. Sehingga ketika kepengurusan tidak profesional kasian uang rakyatnya,” ucap Suyanto.

Ia pun menyoroti peran DPRD sebagai pengawas atau kontroling pemerintah terutama di BPR sendiri. Lanjut, dia, anggota komisi yang memang membidanginya harus mengetahui bagaimana proses pansel itu sendiri.

“Mereka harus tau bagaimana proses pansel itu terbentuk, tahapannya seperti apa ,ini ada salah ketik SK Pansel saja hanya diam saja. Jangan dibiarkan seperti ini, BPR ini mengelola duit rakyat yang jumlahnya tidak sedikit,” tegasnya.

Ia mengungkapkan dirinya tidak ada kepentingan apapun terkait seleksi calon Direksi. Namun, dirinya mengakui, bahwa  merupakan bagian dari bank milik pemerintah daerah tersebut menginginkan seorang direksi harus memiliki kopetensi dan integritas yang mumpuni.

“Siapapun direksinya yang penting orang tersebut memiliki kompetensi, kredibilitas, akuntabel dan integritas. Pasapnya kalau faktor tersebut diabaikan nanti kedepan BPR  semakin berat apalagi sekarang harus lebih kompetitifnya perbankan dari sisi apapun. Sehingga dibutuhka orang yang mampu membawa BPR untuk lebih baik lagi,” kata Suyanto.

Advertisement

Ia melihat semasa kepemimpinan Direktur Utama Multahibun banyak kemajuan dari sebelumnya. Hal tersebut merupakan kerja keras semua pihak. Sehingga BPR Cirebon Jabar masih bisa memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah daerah.

Namun, dirinya menyayangkan ketika BPR Astanajapura berganti nama menjadi PT BPR Cirebon Jabar Perseroda, jajaran direksi semuanya diganti. Memang semua keputusan ada di pemilik saham. Akan tetapi pertimbangan bagaimana capaian- capaian yang selama ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Namun, ketika capaian target tidak tercapai memang pemilik saham mempunyai hak untuk menganti direksinya.

“Direktur utama dan direktur operasional satu paket seperti tim. Kalau ketika ada yang capaian kurang berhasil tidak satu orang saja, jadi harus smeuanya karena semuanya kerja dan tidak bisa dibebankan ke satu orang,” katanya.

Ia berharap owner atau pemilik saham harus jauh dari unsur politik tetapi harus bermuara ke profesionalisme dengan basis kompetensi terukur.

“Peran OJK harus bisa membuktikan bahwa mereka merupakan lembaga yang terpercaya. OJK jangan baperan kalau orang ini layak menjadi direksi tidak apa-apa, akan tetapi kalau belum layak tolong dipertimbangkan,” pinta Suyanto. ***

Advertisement