CIAYUMAJAKUNING.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menjalankan program kemitraan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan menggelar advokasi yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Cirebon.
Kegiatan bertajuk ‘Advokasi,dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional’ itu diselenggarakan di GOR Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon dengan menghadirkan 200 peserta.
Menurut Netty, ada dua undang-undang (UU) yang menjadi payung hukum dari BPJS Kesehatan, yakni UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU soal BPJS itu sendiri.
“Kenapa? Karena kita butuh SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing. Untuk memastikannya, dibuatlah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,” ucap legislator dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Kabupaten/Kota Cirebon dan Indramayu itu, Selasa (18/10) siang.
Dalam kegiatan advokasi itu hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan Jawa Barat (Dinkes Jabar), Dinkes Kabupaten Cirebon, BPJS Kesehatan Kabupaten Cirebon dan Camat Pabuaran.
Kedatangan Netty ke Cirebon yakni, ingin memastikan melalui jaminan sosial tersebut apakah warga Kecamatan Pabuaran mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik di berbagai fasilitas kesehatan.
“Meskipun kita sudah merdeka 77 tahun, ternyata masih banyak penyakit infeksi yang diderita masyarakat. Termasuk hari ini ada banyak penyakit tidak menular yang menjadi ancaman masa depan bangsa,” sambung istri dari mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan.
Oleh karena itu, terang Netty, pemerintah ingin memastikan ketika warga sakit ingin membutuhkan informasi tentang upaya pencegahan maupun mendapatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan salah satunya yakni melalui BPJS Kesehatan.
“Tentu saja hari ini sebetulnya adalah program kemitraan antara saya sebagai anggota Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan. Namun karena judulnya, membuat instansi dari BPJS Kesehatan turut hadir. Karena merekalah yang membayar ibu dan bapak,” akunya.
Netty beralasan kedatangan dirinya bagian dari fungsi dia sebagai anggota DPR RI yaitu menjalankan fungsi pengawasan selain fungsi legislasi dan anggaran.
“Seperti apa kebijakan dan informasinya. Apakah kemudian masyarakat sudah terlayani dengan baik atau peserta yang menerima bantuan iuran ini ada yang minta ditunda, gak aktif kepesertaannya dan tertolak di fasilitas kesehatan atau kemudian tiba-tiba yang tadinya peserta mandiri gak bisa bayar tapi gak tau cara bermigrasi menjadi peserta penerima bantuan iuran dan sebagainya,” beber perempuan kelahiran 15 Oktober 1969 itu.
Netty lalu berpesan kepada para peserta kegiatan untuk melek dengan urusan berbangsa dan bernegara, salah satunya bagaimana mendapatkan hak sebagai warga negara dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Baik yang dibayari oleh APBN maupun APBD atau menjadi peserta mandiri dengan membayar iuran atau premi,” ucap dia.
Diharapkan pada pertemuan tersebut, menjadi kesempatan bagi warga untuk mendapatkan informasi sekaligus memberi catatan dan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan jaminan sosial dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI dan juga BPJS Kesehatan.
“Mudah-mudahan, ibu dan bapak gak bosen ketemu saya yang biasanya ngomongin germas (gerakan masyarakat hidup sehat), masyarakat sadar pangan aman. Tapi hari ini kita bicara soal BPJS Kesehatan,” pungkas Netty. ***
