Wabup Kuningan Hadiri Rekonsiliasi Penurunan Stunting BKKBN Jabar

CIAYUMAJAKUNING.ID – Wakil Bupati Kuningan M. Ridho Suganda mengajak seluruh pihak untuk bekerjasama melakukan upaya percepatan penurunan stunting.

Permintaan Wakil Bupati (Wabup) Ridho itu disampaikan saat memberikan materi pada kegiatan ‘Rekonsiliasi dan Penguatan Percepatan Penurunan Stunting yang diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Barat (BKKBN Jabar).

“Kabupaten Kuningan sangat optimis mewujudkan zero kasus stunting. Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak bekerjasama untuk mewujudkan target itu,” ucapnya di Aula Grand Cordela Hotel Kuningan, Rabu (19/10).

Wabub Ridho yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPSS) Kuningan melanjutkan, ada lima kegiatan yang harus dilakukan untuk merealisasikan penurunan angka stunting.

Lima kegiatan itu antara lain dengan cara meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih, serta layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Melalui rekonsiliasi, kita dapat menggali permasalahan stunting di Kabupaten Kuningan, sehingga dapat dilakukan upaya percepatan penurunan stunting secara komprehensif dengan berbagai sektor terkait,” jelasnya.

Wabup Ridho menambahkan, demi mencapai hasil yang optimal dalam percepatan penurunan stunting, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak.

Ia lau berharap, TPPS Kuningan dapat meyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan dilapangan.

“Semoga pelaksanaan percepatan penurunan stunting berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Dan target zero stunting di Kabupaten Kuningan segera terwujud,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu pula dilakukan penandatanganan Komitmen Perangkat Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Menuju Jabar Zero New Stunting Tahun 2023.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kuningan, TPPS Jabar dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. ***