CIAYUMAJAKUNING.ID – Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SMP se-Kota Cirebon menemui Komisi III DPRD di ruang rapat guna klarifikasi terkait keluhan orang tua soal adanya pungutan di sekolah.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Benny Sujarwo, sejumlah poin di bahas terkait pembiayaan kegiatan siswa di tingkat SMP.
“Itu hanya kesalahpahaman, pihak sekolah tidak mampu menjalin komunikasi dengan orang tua siswa,” ujarnya usai rapat, Rabu (18/01).
SMP Negeri di Kota Cirebon pada prakteknya hanya mengajak keikutsertaan masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan para siswa.
Dengan turunnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), lanjut Benny, pihak sekolah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan siswa.
Pihak sekolah akhirnya mengajak keikutsertaan orang tua murid guna membantu memenuhi kebutuhan anaknya di sekolah.
Akan tetapi, proses sosialisasi dan komunikasi yang kurang efektif maka sebagian orang tua menganggapnya sebagai bentuk pungutan.
Untuk itu, Komisi III mengimbau pihak sekolah berkomunikasi dengan orang tua terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan yang berkaitan pembiayaan,
Dalam waktu dekat, Komisi III meminta kepada Disdik Kota Cirebon untuk segera melakukan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tujuannya untuk menghitung dan mengetahui rincian kebutuhan siswa tingkat SMP di Kota Cirebon dalam setahun.
“Yang saya dengar kebutuhan per siswa Rp 2,4 juta per tahun sedangkan dana BOS baru Rp 1,1 juta di tambah BOSDA Rp 100 ribu, artinya 50 persennya,” terang Benny.
Hal ini bertujuan agar pihaknya mengetahu rinciannya untuk apa saja, dan jika sudah jelas akan pihaknya perjuangkan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Cicip Awaludin SH juga mendorong agar Disdik membentuk tim khusus.
“Kami meminta tim khusus untuk menghitung biaya kebutuhan per siswa yang menjadi tanggung jawab Kota Cirebon,” tuturnya. ***
