CIAYUMAJAKUNING.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Seksi 4 dan 5 sudah dapat berfungsi pada akhir Februari 2023.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pada Seksi 4 Tol Cisumdawu akan pihaknya lengkapi dengan keberadaan taman.
“Kalau ada bentang alam seperti batuan di lereng biarkan, perkuat saja supaya unsur geologisnya terlihat,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/02).
Jalan tol yang sudah berfungsi dapat menjadi jalan bebas hambatan darurat yang di buka sementara.
Hal ini guna mendukung kelancaran arus lalu lintas pada waktu tertentu dengan melihat kondisi dan pelaksanaan konstruksinya di lapangan.
Menteri Basuki juga terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Tol Cisumdawu.
Terutama di Seksi 4 Cimalaka – Legok (8,2 kilometer/km) dan Seksi 5A dan 5B Legok – Ujung Jaya (14,9 km).
Pada Seksi 5A dan 5B, Menteri Basuki berpesan untuk memperhatikan kerapihan dan manajemen waktu.
Ia juga berpesan kepada para kontraktor pelaksana supaya saling bekerjasama demi mempercepat penyelesaian pembangunan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mendampingi Menteri Basuki saat meninjau proses penyelesaian pembangunan Tol Cisumdawu, Jumat (10/12).
Menurutnya, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan (11,45 km) telah beroperasi sejak Januari 2022.
Berlanjut dengan Seksi 2 Pamulihan-Sumedang (4,8 km) dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka (4,05 km) yang telah beroperasi.
Sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan selama Nataru 2022/2023.
Hedy berharap, setelah terhubungnya Tol Cisumdawu akan memberikan peran penting sebagai konektivitas pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dan membuka banyak peluang usaha baru di wilayah Jawa Barat khususnya konektivitas dari Bandung menuju ke Kertajati, Kabupaten Majalengka,” imbuhnya.
Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan biaya konstruksi Rp5,5 triliun. ***
