Lifestyle

‘Dirty Vote’, Film Dokumenter Tentang Desain Kecurangan Pemilu Rilis Hari Ini

Published

10 bulan ago

12 Februari 2024

CIAYUMAJAKUNING.ID – Memasuki masa tenang usai melewati masa kampanye Pemilu 2024, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu berjudul “Dirty Vote” yang tayang pada Senin (12/02).

Fim itu mengambil momentum pada tanggal 11 Februari yang bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan di siarkan pukul 11.00 WIB di kanal Youtube.

Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang di bintangi oleh tiga ahli hukum tata, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari.

Mereka menerangkan betapa instrumen kekuasaan telah di gunakan untuk tujuan pemenangan pemilu sekalipun prosesnya menabrak dan merusak tatanan demokrasi.

Dengan Kekuasaan yang kuat dan infrastruktur yang mumpuni tanpa malu-malu di pertontonkan telanjang demi mempertahankan status quo.

Tentu saja penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.

Bivitri Susanti mengatakan film ini sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi melalui kekuasaan yang di salahgunakan secara begitu terbuka.

Ia menjelaskan ada dua hal dalam cerita film, pertama, demokrasi yang tak bisa di maknai sebatas terlaksananya pemilu tapi bagaimana keberlangsungannya.

“Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu di laksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi,” tutur Bivitri.

Kedua, lanjutnya, tentang kekuasaan yang di salahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam sebuah negara demokrasi.

Sikap publik menjadi penting dalam hal ini, apakah praktik lancung ini akan di diamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan akan menjadi normal yang baru?

“Atau kita bersuara lantang dan bertindak supaya republik yang di cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan,” ucap Bivitri.

Sementara itu, Feri Amsari mengtakan esensi pemilu adalah rasa cinta tanah air karena menurutnya, membiarkan kecurangan dalam pemilu sama saja merusak bangsa ini.

“Rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya, tak pernah ada kekuasaan yang abadi,” tandasnya.

Sebaik-baiknya kekuasaan, kata Feri, meski pendek tapi bekerja demi rakyat.

Sedangkan seburuk-buruknya kekuasaan yakni yang hanya memikirkan diri dan keluarga dengan memperpanjangnya.

Film Dokumenter Dirty Vote yang di sutradarai Dandhy Dwi Laksono merupakan karya keempatnya dengan mengambil momentum pemilu.

Pada 2014, Dandhy lewat rumah produksi WatchDoc meluncurkan film “Ketujuh”, masa saat kehadiran Jokowi begitu di elu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru.

Lalu pada 2017, Dandhy menyutradarai “Jakarta Unfair” menjelang Pilkada DKI Jakarta.

Dua tahun kemudian, Film ‘Sexy Killers’ yang membongkar jaringan oligarki pada kedua paslon kali itu yakni Jokowi-Maruf Amin versus Prabowo-Hatta.

Film ini menembus 20 juta penonton di masa tenang pemilu 2019.

Bivitri Susanti, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar. (ciayumajakuning.id)

Menurut Dandhy, Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu, mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang di gelar.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara.” ungkapnya.

Berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO.

Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan dokumenter ini juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang di lakukan koalisi masyarakat sipil.

Biaya produksinya di himpun melalui crowd funding, sumbangan individu dan lembaga.

“Dirty Vote di garap dalam waktu sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” katanya.

Sebanyak 20 lembaga terlibat dalam pembuatan dalam film, yakni, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika dan Ekspedisi Indonesia Baru.

Lalu Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers dan Lokataru.

Kemudian ada Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal dan YLBHI.

Link film bisa di akses di https://youtu.be/RRgLZ66NCmE. ***