CIAYUMAJAKUNING.ID – Pemkab Cirebon menerima bantuan operasional, logistik serta peralatan senilai Rp250 juta dari BNPB guna penanganan darurat bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon di Aula Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (07/03).
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan mengatakan bencana banjir di Kabupaten Cirebon perlu adanya penyelesaian dari semua pihak.
“Mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten itu sendiri,” tuturnya.
Langkah yang di tempuh, sambung Fajar, tentunya, di lakukan duduk bersama antara pusat dan daerah guna mencari akar persoalannya.
Setelah itu, membuat satu langkah yang komprehensif dan terkoordinasi untuk bersama-sama membangun infrastruktur.
Walaupun itu semua membutuhkan proses dan waktu, karena bencana banjir dari tahun ke tahun pasti ada.
“Harapan kita, boleh ada banjir, tapi tidak ada korban, kita reduksi dengan mengurangi dampak, itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Bantuan sendiri di terima langsung oleh Sekda Kabupaten Cirebon Hilmy Riva’i.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan penanganan bencana banjir harus ada sinergitas.
Misalnya, Pemkab Cirebon bisa mengundang PSDA Jabar, termasuk BBWS kaitan dengan aliran anak sungai yang melintas di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
Selain itu juga harus satu pintu dengan pemerintah desa, supaya pihak pemdes mengetahui aliran sungai yang melintas di desanya.
“Jangan sampai nanti pada saat terjadi bencana, saling menyalahkan,” katanya.
Selly menambahkan harus di antisipasi juga berkaitan dengan sosialisasi penggunaan anggaran BTT tentang kebencanaan.
“Pemdes juga harus punya anggaran yang bisa di manfaatkan untuk tanggap darurat bencana sehingga tidak mengandalkan APBD Kabupaten atau pusat,” terangnya.
Sesuai Permendes PDTT, ada 6 persen dari anggaran dana desa yang bisa di manfaatkan.
Masih di katakan Selly, pemprov juga harus konsisten mengatasi permasalahan banjir karena Kabupaten Cirebon ini adalah daerah lintasan.
Sehingga hulunya yakni Kabupaten Kuningan harus menjadi perhatian.
“Jangan sampai banjir dari hulu, tapi hulunya tidak tertangani,” katanya.
Selai itu, Pemprov Jabar juga harus melakukan tata kelola dan tata ruang daerah konservasi.
Selly menilai jika saat ini Kabupaten Kuningan sudah banyak berubah menjadi kawasan wisata, padahal sudah di tetapkan daerah konservasi.
“Akhirnya resapan saat hujan deras ini bisa menimbulkan bencana,” pungkasnya. ***
