Komisi I DPRD Kota Cirebon Minta Pemkot Maksimalkan BRT dan PJU

CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja di ruang rapat DPRD bersama Dinas Perhubungan, DKIS dan DPMPTSP dan meminta supaya meningkatkan layanan sarana publik memadai dan optimal bagi warga Kota Cirebon, Rabu (17/04).

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Dani Mardani mengajukan beberapa usulan seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan PJU kepada Dishub serta DKIS.

Namun anggota Komisi I Edi Suripno menilai kekurangan anggaran menjadi penyebab belum tersedanya sarana publik.

Menurutnya, saat ini hanya beroperasi tiga armada BRT dari total 10 yang layak pakai.

Selain itu, fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pun masih terkendala anggaran pemeliharaan yang terbatas.

Advertisement

“Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya kajian strategis dalam mengoptimalkan fasilitas publik,” terang Edi.

Sementara untuk DKIS, hanya ada satu usulan berkaitan dengan peningkatan layana jaringan internet di area publik.

Kepala DKIS Kota Cirebon Ma’ruf Nuryasa berjanji akan meningkatkan layanan internet yang merata di area publik.

“Kami berupaya untuk terus menambah titik layanan wifi sehingga masyarakat dapat merasakannya,” tuturnya.

Sedangkan Kadishub Kota Cirebon Andi Armawan mengaku pihaknya telah mengoptimalkan fasilitas yang ada dengan anggaran yang terbatas.

Advertisement

Untuk BRT, lanjutnya, perlu adanya penambahan anggaran karena masyarakat ingin layanan BRT ini bisa melintas beberapa wilayah di Kota Cirebon.

Bagi armada BRT lain yang tidak beroperasi penuh bisa di sewakan atau di jadikan bus pariwisata.

Andi berharap nantinya transportasi BRT mampu tersambung ke wilayah di Ciayumajakuning, bahkan hingga Subang dan Sumedang.

“Jika hanya di Kota Cirebon, potensi ruginya besar, karena angka okupansi yang tidak terlalu banyak,” ujarnya.

Andi menambahkan sebanyak 8.084 PJU yang tersedia belum bisa maksimal terutama pemeliharaannya karena anggaran terbatas.

Advertisement

“Sehingga perlu adanya keseriusan dari pemerintah dan legislatif dalam memaksimalkan fasilitas publik,” tegasnya. ***