DPRD Kota Cirebon Apresiasi Penggunaan Sirebon Milik DKPPP Guna Tarik Retribusi

CIAYUMAJAKUNING.ID – Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso mengatakan peningkatan BBM bersubsidi penting di lakukan mengingat kinerja DKPPP Kota Cirebon dari sektor retribusi mampu melebihi target selama tahun 2024, Rabu (22/01).

“Sistem digitilisasi yang di gunakan DKPPP (aplikasi Sirebon) patut di contoh jadi pilot project untuk SKPD lain,” katanya usai raker bersama DKPPP.

Senada di sampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah yang menilai retribusi itu salah satunya bersumber dari TPI Kejawanan.

“Alhamdulillah DKPPP mampu melebihi target salah satunya di TPI yakni hampir 1,5 lebih,” terangnya.

Namun demikian, Handarujati menyebut kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan maupun pengusaha kapal di Kota Cirebon masih perlu di tingkatkan.

Advertisement

Karena dari kebutuhan sebanyak 5100 kiloliter baru terealisasi sebanyak 1800 kiloliter.

Komisi II DPRD akan berkomunikasi dengan Biro Perekonomian dan DKP Jabar guna percepat pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi dari BPH Migas.

Mengingat perbedaan harga BBM khususnya solar amat signifikan.

Tanpa subsidi nelayan bisa menghabiskan Rp10 ribu per liter, sedangkan dengan subsidi nelayan hanya perlu membayar Rp6 ribu per liter.

Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Cirebon Elmi Masruroh menyampaikan target retribusi pada tahun 2025 terjadi kenaikan di UPT TPI sebanyak 250 juta.

Advertisement

Sementara untuk retribusi lainnya masih sama seperti tahun sebelumnya.

Ia menyampaikan penggunaan Sirebon pada awal tahun 2025 dalam penarikan retribusi lebih efisien.

Kendati hal itu masih terbatas di gunakan untuk penarikan retribusi di TPI.

“Bahkan pengusaha kapal pun tak jarang sudah meminta tagihan retribusi sebelum kami tagih,” kata Elmi.

Hal ini menjadi nilai positif karena para pengusaha kapal menaruh kepercayaan terhadap DKPPP.

Advertisement

Meski begitu, keterbatasan BBM bersubsidi bagi para pengusaha kapal dan nelayan masih menjadi persoalan serius.

Padahal, pihaknya telah mengajukan peningkatan jumlah kebutuhan secara langsung ke BPH Migas.

“Kuota BBBM bersubsidi untu 2025 masih jauh dari yang seharusnya,” katanya.

Setelah di ketahui, lanjut Elmi, ternyata yang mengajukan memang harus dari pihak provinsi dan pihaknya hanya mengusulkan.

Advertisement