Perusahaan Tahan Ijazah Pekerja, Disnaker Kota Cirebon Diminta Bentuk Tim Advokasi

CIAYUMAJAKUNING.ID – Disnaker Kota Cirebon di ingatkan DPRD untuk menambah kesempatan, jaminan, keselamatan hingga kesehatan kerja. Hal itu di sampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M Yusuf saat raker di ruang rapat gedung, Kamis (06/02).

Menurutnya peran Disnaker penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tenaga kerja seperti perlakuan tidak adil dan pemberian upah pekerja.

“Meski tidak secara langsung menindak, paling tidak Disnaker harus hadir memberi perlindungan,” kata Yusuf usai rapat.

Ia menilai Disnaker bisa berkolaborasi dengan eksekutif dan swasta untuk menangani pengangguran di Kota Cirebon.

Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan edukasi dan pelatihan kerja terutama bagi pencari kerja usia produktif.

“Terkait pelatihan, sesuai tidak dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan, jumlah usia produktifnya juga terus bertambah tiap tahunnya,” tambah Yusuf.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Stanis Klau menilai masih di temukan beberapa perusahaan yang masih mewajibkan syarat administratif.

Seperti dokumen asli seperti ijazah, KTP, SIM bahkan akta nikah.

“Kami merekomendasikan agar pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk melarang penahanan dokumen privat,” tuturnya.

Guna menyelidiki lebih lanjut perusahaan yang masih mensyaratkan ijazah, Komisi III merekomendasikan supaya Disnaker membentuk tim advokasi khusus.

Stanis berharap pemkot harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap para pekerja supaya penahanan dokumen asli tidak kembali terjadi.

Menurut Sekdisnaker Tri Helvian Utama persentase pengangguran di Kota Cirebon turun dari 7 persen menjadi 6,6 persen pada tahun 2024.

Pihaknya terus berupaya salah satunya dengan membuka layanan pembuatan kartu kuning di MPP DPMPTSP Kota Cirebon.

“Kami berkomitmen untuk program tahun 2025 bisa lebih meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, bukan secara formas saja tapi juga nonformal,” ucap Tri. ***