Ekbis

DPRD Bakal Minta Pemprov Jabar Perbaiki Drainase Jalan Provinsi di Ciledug Cirebon

Published

2 minggu ago

28 Februari 2025

CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berjanji akan menyampaikan aspirasi warga ke Pemprov Jabar untuk mengadakan pengerukan drainase di sepanjang jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon.

Hal itu di sampaikan anggota DPRD Dara Darmanto dalam FGD ‘Ciledug Bebenah’ jilid 2 di Pendopo Desa Jatiseeng, Ciledug, Kamis (27/02) malam.

“Belum adanya pengerukan drainase hingga kini berakibat sedimentasi tanah yang terjadi selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Di tambah dengan limbah produksi rumah tangga membuat saluran drainase tak kuasa menampung debit air kala hujan deras.

Belum lagi dengan peninggian jalan dan berdirinya bangunan baru yang masif tanpa memikirkan saluran pembuangan.

Tak berhenti sampai di situ, PKL yang menggunakan jalur pedestrian sebagai tempat jualan juga di minta untuk di tertibkan.

Menurut Dara, perlu adanya kepedulian terhadap lingkungan tanpa harus saling menyalahkan karena banjir ini sangat memilukan dan memalukan.

Untuk itu, ia berjanji Komisi III DPDR akan mengagendakan kunker ke Pemprov Jabar terkait perbaikan jalan provinsi yang melintasi Ciledug.

“Nanti kita jadwalkan untuk kunker Pemprov Jabar, kalau perlu dokumentasi yang tadi di tampilkan juga kita bawa,” tambahnya.

Dara meminta wilayah timur Kabupaten Cirebon yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah terutama Ciledug untuk di perhatikan.

Terkait macet, ia menyarankan untuk mengubah zona industri yang tidak hanya terpusat di Kecamatan Pabedilan.

Dengan keberadaan zona industri yang terpusat membuat para buruh berbondong-bondong memadati ruas jalan Ciledug menuju Pabedilan.

“Jika lahannya kita minta beberapa puluh hektare entah di Karangwareng atau Pasaleman untuk zona industri, saya yakin kemacetan akan terurai,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III lainnya Mad Saleh mengatakan pembangunan tanpa perhitungan jangan sampai berdampak negatif pada lingkungan sekitar.

“Kalau bisa pemdes menuntut, boleh anda berusaha di wilayah kami dengan catatan zonasi di tempat tersebut dangkal sehingga harus di pikirkan dampaknya,” terangnya.