Cegah Praktik Korupsi, Bupati Cirebon Hadiri Peluncuran IPKD MCP 2025 KPK

CIAYUMAJAKUNING.ID – Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Sekda Hilmy Riva’i dan Inspektur Kabupaten Cirebon Iyan Ediyana menghadiri secara virtual peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention (IPKD MCP) 2025.

Peluncuran IPKD MCP 2025 sebagai upaya memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Bupati Imron menegaskan pengawasan internal harus menjadi prioritas utama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah (pemda).

Melalui MCP, pemda bisa mendapat arahan dari KPK dan BPKP yang harus di implementasikan.

“Agar sistem pemerintahan semakin kuat dalam hal transparansi dan akuntabilitas,” sambungnya di Command Center Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (05/03).

Advertisement

Imron mengungkapkan saat ini nilai MCP Kabupaten Cirebon meningkat dari 87 persen menjadi 93 persen, peringkat keempat di Jawa Barat.

Menurutnya hal ini menunjukkan, pihaknya berada di jalur yang tepat dalam memperkuat pengawasan internal.

“Namun pencapaian ini harus di iringi dengan langkah konkret di lapangan,” imbuh Imron.

Pelaksanaan MCP mencakup delapan area intervensi utama, salah satunya pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Peran APIP sangat strategis dalam supaya pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Advertisement

Selain itu juga sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan wewenang.

Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budianto menegaskan sistem pengawasan yang kuat akan membantu dalam upaya pemberantasan korupsi.

Menurutnya pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan sanksi hukum, melainkan memerlukan sistem pengawasan internal yang efektif.

“Agar setiap kebijakan dapat di jalankan dengan transparan dan profesional,” ucapnya.

Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya juga menekankan pentingnya efektivitas pengawasan internal.

Advertisement

Menurutnya nilai MCP yang tinggi harus sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Jika pengawasan internal di perkuat, maka dampaknya akan sangat besar bagi tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Made.

Ia mengingatkan APIP di daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

APIP harus menjadi pilar utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. ***

Advertisement