CIAYUMAJAKUNING.ID – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan study tour di sekolah-sekolah membawa dampak luas, tidak hanya bagi dunia pendidikan, tetapi juga sektor pariwisata. Salah satu yang terdampak signifikan adalah industri transportasi, termasuk perusahaan otobus (PO) penyedia layanan bus pariwisata.
Di Cirebon, PO Tifanha merasakan langsung efek dari kebijakan tersebut. Irfan Firmansyah, Manajer Marketing PO Tifanha, mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen pesanan bus dari kalangan sekolah telah dibatalkan sejak aturan tersebut diberlakukan.
“Sangat berdampak sekali pada perusahaan kami. Sedikitnya 50 persen konsumen memilih cancel. Banyak yang sudah booking, tapi mendadak batal karena larangan ini,” ujar Irfan, Minggu (9/3/2025).
Menurutnya, bulan April dan Mei biasanya menjadi momen puncak keberangkatan study tour sekolah. Namun, dengan adanya larangan ini, banyak pihak yang harus mengubah rencana perjalanan. Sebagian memilih membatalkan pesanan, sementara yang lain mengalihkan tujuan wisata mereka ke dalam kota atau provinsi.
“Kami harus mengembalikan uang konsumen yang membatalkan perjalanan. Ada juga yang mengubah tujuan dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ke dalam provinsi saja. Tapi tetap saja, jumlahnya berkurang signifikan,” jelas Irfan.
Berdasarkan data sementara, PO Tifanha awalnya menerima 30 pesanan perjalanan untuk bulan April dan Mei. Namun, 10 di antaranya telah dibatalkan, sementara sisanya masih menunggu kejelasan atau memilih mengganti rute perjalanan.
Irfan menambahkan bahwa siklus perjalanan sekolah dalam satu tahun cukup rutin. Biasanya, setelah study tour di April-Mei, ada kunjungan industri pada bulan Oktober, dan di akhir tahun ada perjalanan liburan semester. Namun, ia belum bisa memastikan apakah kebijakan ini juga akan berdampak pada periode-periode perjalanan lainnya.
Untuk menghadapi kondisi ini, PO Tifanha kini mulai mencari pasar alternatif di luar segmen sekolah. Wisata religi dan perjalanan dinas perkantoran menjadi sasaran utama mereka agar bisnis tetap berjalan.
“Untungnya, konsumen dari kalangan perkantoran dan wisata ziarah tidak terdampak larangan ini. Kami mencoba bertahan dengan mengandalkan segmen tersebut,” kata Irfan.
Di tengah ketidakpastian ini, pengusaha transportasi berharap ada solusi yang menguntungkan semua pihak. Sementara itu, mereka terus berupaya beradaptasi agar usaha tetap berjalan di tengah tantangan kebijakan yang berubah.
