Kontribusi PDRB Jabar Indramayu Tertinggi se-Ciayumajakuning

CIAYUMAJAKUNING.ID – Plt Kepala BI Cirebon Kiptiah Riyanti mengapresiasi perkembangan ekonomi di Kabupaten Indramayu yang terus memberikan kontribusi bagi produk domestik regional bruto (PDRB) Jabar.

Pemkab Indramayu juga di nilai terus menekan laju inflasi dan memaksimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

Hal itu di sampaikan Kiptiah saat menggelar High Level Meeting TPID dan TPPDD se-Ciayumajakuning, di Kuningan, Rabu (18/06).

Kontribusi PDRB Jabar di Ciayumajakuning yakni Indramayu 3,72, Kabupaten Cirebon 2,37, Majalengka 1,63, Kuningan 1,25 dan Kota Cirebon 1,08.

Sehingga kontrubusi Ciayumajakuning untuk PDRB Jabar sebesar 10 persen.

Advertisement

“Ciayumajakuning terus melakukan upaya dan langkah strategis untuk menekan laju inflasi maupun elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” katanya.

Wabup Indramayu Syaefudin menjelaskan kolaborasi dengan sejumlah pihak menjadi salah satu kunci bangkitnya perekonomian di Indramayu.

Pembangunan kawasan industri, pengembangan UMKM dan memaksimalkan berbagai potensi unggulan terus menjadi perhatian serius.

Pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi di Indramayu terutama kebijakan keterjangkauan harga.

Di antaranya dengan melakukan gerakan pangan murah, operasi pasar dan operasi pasar bersubsidi.

Advertisement

Lalu ketersediaan pasokan dengan sidak pasar dan monitoring minyakkita, gerakan menanam padi, tanam jagung serentak serta bantuan pupuk untuk petani.

Kebijakan lainnya yaitu kelancaran distribusi dengan melakukan pembangunan akses jalan untuk mempermudah distribusi pangan maupun ternak.

Serta rencana kerja sama antara daerah (KAD) dengan Kabupaten Karawang dan Jakarta.

“Kebijakan lainnya yakni komunikasi efektif bersama TPID, dan lainnya,” tegas Wabup Syaefudin.

Sedangkan untuk memaksimalkan ETPD, pihaknya telah melakukan pengalihan dari pembayaran manual ke digital.

Advertisement

Yakni untuk pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. ***