Ekbis

Proyek Underpass KA Jatibarang Indramayu Dimulai Februari 2026

Published

16 jam ago

5 Agustus 2025

CIAYUMAJAKUNING.ID – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung merencanakan proyek peningkatan underpass BH.421 Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kamis (17/07).

Menurut ‎Bupati Indramayu Lucky Hakim, pembangunan underpass itu merupakan aspirasi lama warga guna mengatasi kemacetan yang sering terjadi.

‎“Walaupun kondisi jalan bagus, kalau sempit tetap akan macet,” katanya.

Lucky berharap peningkatan underpass bisa memudahkan masyarakat yang melintasi jalan sekitar Jatibarang.

Pemkab Indramayu pun siap mendukung penuh proyek baik dari segi teknis maupun anggaran darurat yang mungkin di perlukan.

‎“Kita akan buat sistem yang bagus supaya jalan tidak mudah rusak akibat banjir dan faktor lainnya,” jelasnya.

‎Perwakilan DJKA Kemenhub Sofyan memaparkan proyek ini di inisiasi sejak tahun 2019 oleh DPRD Indramayu.

Proyek mulai di rancang untuk di realisasikan pada tahun 2024 oleh Kepala BTP Kelas I Bandung yang memiliki beberapa tujuan utama.

Yaitu memperlancar arus lalu lintas kendaraan, mengurangi risiko banjir dan mencegah kecelakaan lalu lintas maupun perjalanan kereta api.

‎Lokasi pembangunan berada di jalur antara Stasiun Jatibarang menuju Stasiun Telagasari.

Lahan yang terdampak secara langsung sebagian besar berada di sisi arah Indramayu.

Termasuk beberapa rumah dan toko yang bagian halaman atau tempat parkirnya terkena pembangunan.

‎Guna memperlancar proses pengerjaan, di butuhkan dukungan terutama dalam hal pembebasan lahan untuk frontage.

Operasional dan perawatan jalan underpass BH.421, serta pengoperasian rumah pompa pasca-konstruksi.

Selain itu, di butuhkan juga rekayasa lalu lintas selama konstruksi termasuk penutupan jalan sementara dan pengalihan jalur kendaraan.

Proses pembebasan lahan di targetkan selesai Januari 2026 dan konstruksi dapat di mulai Februari 2026.

Durasi pelaksanaan pembangunan di targetkan berlangsung selama 10 bulan.

Kepala BTP Kelas I Bandung Endang Setiawan menyampaikan karena statusnya merupakan jalan provinsi maka pelaksanaan proyek di sesuaikan.

Ia menekankan pentingnya dukungan sosial dari masyarakat serta penyediaan jalur alternatif selama masa pembangunan.

‎“Mengingat potensi konflik sosial cukup tinggi akibat penutupan jalan, maka di perlukan jalan pengganti sementara agar aktivitas warga tetap berjalan lancar,” ujar Endang. ***