Ciayumajakuning – Pemerintah daerah di seluruh Jawa Barat tahun ini ditargetkan meraih Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A atau memuaskan.
Predikat ini menandakan bahwa pemda telah memenuhi kriteria birokrasi yang bersih, akuntabel, melayani, dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Untuk mencapai target itu, Pemdaprov Jabar memperkuat peran para asisten administrasi umum melalui Forum Asistensi Daerah Bidang Administrasi Umum Se-Jawa Barat Tahun 2025 di Bale Dewa Niskala, Kabupaten Garut, Selasa (26/8/2025).
Asisten administrasi umum merupakan pejabat yang dituntut paling paham tentang reformasi birokrasi.
Usai membuka forum, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jabar Kusmana Hartadji menuturkan, reformasi birokrasi bukan hanya sekadar urusan administrasi, melainkan penggerak pencapaian indikator makro.
Dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif, maka anggaran, kebijakan, dan pelayanan publik akan lebih tepat sasaran.
“Dampaknya nanti tercermin pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,” tuturnya.
Kusmana menyebut, capaian reformasi birokrasi di 27 pemda kabupaten/kota, termasuk provinsi pada 2024 relatif menggembirakan.
Rata-rata nilai indeks reformasi birokrasi kabupaten/kota mencapai 84,02 poin atau naik 8,41 poin dari tahun sebelumnya.
Dari 27 kabupaten/kota, 23 diantaranya sudah meraih predikat A, sementara empat kabupaten/ kota berada di predikat BB.
“Target kita tahun 2025 adalah seluruh kabupaten kota mendapatkan predikat minimal A,” ucap Kusmana.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pihaknya telah mengembangkan aplikasi Surabi 3.0 (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi).
Kusmana mengatakan, Surabi 3.0 membantu evaluasi implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah dengan waktu pelaksanaan Juli 2025 – Februari 2026.
“Dalam implementasi Surabi 3.0, asisten administrasi umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di perangkat daerah,” jelasnya.
Asisten administrasi umum juga harus mengambil posisi sebagai motor penggerak koordinasi agar seluruh perangkat daerah bergerak serempak dan tidak ada lagi disparitas antarwilayah.
“Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif. Kita optimistis, Jawa Barat dapat mewujudkan target-target pembangunan,” pungkas Kusmana.
