Greged Cirebon Tuan Rumah Temu Inklusi Nasional ke-6

CIAYUMAJAKUNING.ID – Bupati Cirebon Imron Rosyadi menekankan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan inklusif saat membuka secara resmi Temu Inklusi Nasional ke-6 di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Selasa (2/09).

Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 590 peserta dari 24 provinsi di Indonesia yang tinggal bersama warga dalam skema live in.

Kabupaten Cirebon sendiri memiliki 4.342 warga difabel dengan ragam kebutuhan yang beragam.

Bupati Imron menyampaikan kegiatan berskala nasional ini mempertemukan pegiat inklusi, komunitas disabilitas dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, pembangunan inklusif merupakan proses berkelanjutan yang hanya bisa terwujud dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Pemkab Cirebon berkomitmen memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses setara terhadap layanan publik dan kesempatan pembangunan.

Salah satunya yakni dengan menerbitkan peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Implementasinya di wujudkan melalui pembentukan unit layanan disabilitas di berbagai sektor.

Selain itu, Pemkab Cirebon juga sedang menyusun rencana aksi yang akan menjadi pedoman dalam menyusun, melaksanakan hingga mengevaluasi program.

Imron menambahkan berbagai program pemberdayaan telah di jalankan.

Mulai dari pendidikan, pelatihan kerja, pemberian alat bantu mobilitas, hingga dukungan dana CSR dari BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta.

Pada Januari 2025, Pemkab Cirebon juga menggelar musyawarah perencanaan pembangunan tematik disabilitas.

Forum itu memberi ruang bagi komunitas lokal guna menyampaikan usulan terkait pemenuhan hak disabilitas yang di akomodasi dalam program kerja daerah.

“Kami sedang menyiapkan peraturan tentang desa inklusif dengan harapan tiap warga desa berkesempatan sama tanpa hambatan akses maupun diskriminasi,” ujarnya.

Imron berharap forum ini dapat menghasilkan gagasan baru guna memperkuat praktik baik kebijakan inklusi di tingkat nasional maupun daerah.

Sementara itu, Deputi Bidang Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan forum ini menjadi momentum mengubah niat baik menjadi aksi nyata.

Data BPS tahun 2024 mencatat ada sekitar 17,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang masih menghadapi kesenjangan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Sebanyak 13 persen di antaranya difabel dengan kategori sedang dan berat belum menuntaskan pendidikan dasar/

Serta tingkat partisipasi kerja difabel yang baru mencapai 23,9 persen dengan tingkat pengangguran hingga 77 persen, lebih tinggi di banding rata-rata nasional.

“Ini merupakan tantangan struktural yang harus di jawab melalui sinergi, peningkatan kesadaran publik, penguatan SDM dan akses teknologi,” tegasnya.

Woro menyebut kondisi itu di perparah oleh stigma, diskriminasi dan terbatasnya akses fisik dan komunikasi.

Padahal Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, termasuk UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Prinsip ‘leaving no one behind’ harus menjadi pijakan pembangunan, investasi pada kelompok rentan akan menghasilkan dampak berkelanjutan,” kata Woro.

M Joni Yulianto Direktur SIGAB Indonesia menyampaikan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan.

“Kabupaten Cirebon juga menghadirkan praktik baik dalam pengarusutamaan isu difabel yang bisa di replikasi lain,” ujar Pj Temu Inklusi Nasional ke-6 itu. ***