CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi II DPRD Kota Cirebon menilai kondisi PD Farmasi Ciremai sangat memprihatinkan menyusul ketidakmampuan perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk itu, Komisi II mendesak Pemkot Cirebon untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang membelit perusahaan BUMD tersebut.

“Agar fungsinya sebagai penyedia layanan farmasi publik berjalan optimal,” ujar Ketua Komisi II DPRD M Handarujati Kalamullah (Andru), Rabu (23/07).

Ia menilai hingga saat ini PD Farmasi belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Bahkan untuk operasional saja, perusahaan harus meminjam dana dengan jaminan SK Direksi, termasuk SK Direktur Utama dan enam pegawai.

“Ini tentu menjadi tanda bahaya sehingga perlu langkah perbaikan yang menyeluruh,” ujar Andru.

Ia menambahkan lemahnya permodalan dan belum memiliki izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) menjadi hambatan dalam mengembangkan PD Farmasi Ciremai.

Tanpa legalitas itu, perusahaan tidak bisa menjalankan distribusi obat dan memberikan supply dalam bentuk PBF dan Penyalur Peralatan Kesehatan.

“Kita mendorong agar ada komitmen dari Pemkot baik dalam bentuk penyertaan modal maupun kebijakan lain yang memperkuat posisi PD Farmasi,” tegas Andru.

Salah satu opsi intervensi yang dapat di tempuh yaitu mendorong kerja sama PD Farmasi Ciremai dengan RSD Gunung Jati.

Serta memaksimalkan Klinik Pratama dan Klinik Utama guna menjaga keberlangsungan operasional perusahaan.

“Saat ini hanya apotik saja yang berjalan,” imbuhnya.

Komisi II juga meminta manajemen PD Farmasi menyusun roadmap pembenahan menyeluruh termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga.

“Harus ada rencana jangka pendek, menengah dan panjang agar bisa bangkit dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Andru.

Anggota Komisi II Anton Octavianto juga menyayangkan peran PD Farmasi Ciremai yang melemah.

Padahal lini kesehatan merupakan sektor yang cukup potensial terhadap peningkatan PAD.

Menurutnya tata kelola sebenarnya sudah membaik, tapi masih butuh dukungan dari KPM dan intervensi Pemkot.

“Pemerintah harus total, jangan setengah-setengah,” ujar Anton.

Sementara itu, Direktur PD Farmasi Ciremai Emirzal Hamdani menjelaskan dari lima unit usaha yang ada, hanya apotek yang masih berjalan baik.

Ia menjelaskan sejumlah kendala yang di alami seperti kebijakan BPJS soal pembatasan jatah operasi mata, hingga terbatasnya modal.

Selain itu, dokter yang berpraktek hanya ada lima orang yaitu dokter penyakit kulit kelamin, dokter THT, dokter kandungan, dokter saraf dan dokter gigi.

Emirzal berharap dukungan dari pemkot dapat segera teralisasi supaya upaya penyehatan tidak terhambat keterbatasan anggaran.

“Untuk sampai hari ini masih berusaha penyehatan perusahaan,” ujarnya. ***