Wamendagri Temui Bupati Cirebon Tinjau Dampak Kerusuhan

CIAYUMAAKUNING.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon dan mengapresiasi langkah cepat Pemkab Cirebon dalam menangani dampak perusakan akibat kerusuhan akhir pekan kemarin.

Mantan Wali Kota Bogor itu menilai koordinasi antarpimpinan daerah sudah berjalan baik dan mampu meredam gejolak pascaperistiwa.

Ia menilai Pemkab Cirebon memiliki sistem pendinginan situasi (cooling system) yang efektif sehingga pelayanan publik tetap berjalan normal.

Wamen Bima Arya memberi arahan khusus dengan memperkuat komunikasi, silaturahmi dan dialog dengan seluruh unsur masyarakat.

Hal itu ia anggap penting guna mengantisipasi potensi konflik supaya tidak terulang.

“Kalau pun terjadi peristiwa, ada hal-hal yang tak dapat di hindari dan saya lihat jajaran Forkopimda telah melakukan langkah cepat,” ujar Bima, Rabu (03/09).

Ia menekankan mekanisme penganggaran pemulihan kantor DPRD sudah tersedia baik melalui pergeseran maupun pemanfaatan aset daerah.

Pemerintah pusat masih menunggu laporan kemampuan fiskal dari Pemkab Cirebon guna menentukan dukungan lebih lanjut.

Bima pun berpesan supaya jajaran pemerintah daerah menunda kegiatan seremonial, membatalkan agenda yang tidak esensial.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menegaskan perbaikan kantor DPRD akan di lakukan melalui efisiensi anggaran di sejumlah dinas.

“Tanpa mengganggu program prioritas seperti pembangunan jalan dan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.

Imron juga mengimbau supaya warga menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dengan tidak merusak fasilitas publik.

“Kami terbuka terhadap masukan masyarakat,” imbuhnya.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia menambahkan pihaknya memastikan aktivitas kedewanan tetap berjalan meski gedung mengalami kerusakan.

Rapat fraksi maupun paripurna tetap di laksanakan dengan memanfaatkan ruangan yang masih bisa di gunakan.

Ia menambahkan perhitungan kebutuhan anggaran perbaikan masih di lakukan dan DPRD sepakat untuk menunda seluruh kunjungan kerja ke luar daerah. ***