Migrant Care Minta Jaminan Sosial PMI Indramayu Diperhatikan

CIAYUMAJAKUNING.ID – Migrant Care menyampaikan sejumlah temuannya di lapangan di hadapan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin terkait kondisi pekerja migran dan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sembilan desa di Kabupaten Indramayu, Jumat (22/08).

Perwakilan staf program Migrant Care Leli menyampaikan beberapa isu utama.

Di antaranya soal jaminan sosial, keberlanjutan usaha ekonomi purna migran, serta kebutuhan pelayanan terpadu di tingkat desa.

Ia mengungkapkan pada tahun 2022 dan 2024, PMI tidak terjamin dalam jaminan sosial dan mayoritas keluarga PMI juga tak masuk kategori penerima jaminan sosial.

Selain itu, dari sisi ekonomi, banyak purna PMI yang awalnya memiliki usaha pada 2022, berjalan di 2023, namun berhenti di 2024 karena keterbatasan modal.

“Akibatnya mereka kembali berangkat ke luar negeri untuk mencari penghasilan karena takut meminjam ke bank,” ungkap Leli.

‎Untuk itu, ‎Migrant Care mendorong supaya pemkab dapat memberikan dukungan modal bagi purna migran dan tak harus kembali bekerja ke luar negeri.

Migrant Care juga mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di desa-desa.

PPT tersebut merupakan lembaga survei yang di lengkapi dengan fitur input data migrasi dan pengaduan kasus purna migran.

‎Sementara itu, Wabup Syaefudin mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga hak PMI.

Termasuk dalam aspek perlindungan, permodalan usaha, hingga penanggulangan kasus kecelakaan maupun kematian migran.

Ia meminta Disnaker Indramayu untuk memperketat pengawasan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja supaya tidak terjadi penyimpangan.

Syaefudin memahami jika tidak semua PMI pulang dalam keadaan sukses sehingga pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan dan dukungan.

“Pemkab akan menjadi jembatan antara perbankan dengan purna PMI agar mereka bisa mandiri memulai usaha,” ujarnya.

‎Kadisnaker Indramayu Endang Ismiati yang turut hadir dalam audiensi menegaskan jika persoalan pekerja migran melibatkan banyak sektor.

“Mulai pra-penempatan, masa penempatan hingga kepulangan,” ucapnya.

Selain jaminan sosial, Disnaker juga memperhatikan tumbuh kembang anak-anak yang di tinggalkan orang tuanya bekerja ke luar negeri.

“Untuk purna PMI, kami siapkan pelatihan, pemberdayaan hingga rehabilitasi sosial, kendala pemasaran juga kami tindaklanjuti,” jelas Endang.

Hingga Agustus 2025, pihaknya menerima 38 pengaduan kasus pekerja migran, 27 di antaranya sudah di tangani.

Edukasi migrasi aman terus di gencarkan supaya masyarakat berangkat secara prosedural dan terhindar dari praktik perdagangan orang (TPPO).

‎Dalam kesempatan itu, Migrant Care menyerahkan hasil survei lapangan beserta contoh implementasi desa migrasi aman di Desa Juntinyuat kepada Wabup Syaefudin. ***