OJK dan KPK Perkuat Tata Kelola Antikorupsi via Sertifikasi PAKSI

CIAYUMAJAKUNING.ID – OJK bekerjasama dengan KPK berupaya memperkuat tata kelola dan integritas antikorupsi dengan meningkatkan jumlah pegawai bersertifikat Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).

Demikian di sampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Watimena dalam Pelatihan Penyuluhan Antikorupsi (PELOPOR) OJK di Jakarta, (Senin 13/10).

Ia mendorong pegawai yang telah tersertifikasi (API dan PAKSI) untuk menerapkan Strategi Anti Fraud (SAF).

Dan juga prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

“Sebagai bagian dari penguatan integritas organisasi,” kata Sophia dalam pelatihan tersebut di hadiri 47 pegawai OJK tersebut.

Ia menegaskan OJK berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola yang baik dan integritas tinggi sebagai pondasi penting dalam organisasi OJK.

“Pengetahuan yang di peroleh dari pelatihan perlu di terapkan secara nyata dalam membangun budaya integritas di lingkungan kerja,” kata Sophia.

Ia menambahkan langkah ini merupakan bagian dari dukungan OJK terhadap Program Asta Cita poin ke-7 Presiden Prabowo.

Pegawai juga bisa melakukan kampanye integritas melalui media sosial, memberikan masukan atas rencana atau program kerja anti-kecurangan di OJK.

Serta membantu Risk Quality Officer (RQO) dalam mengidentifikasi risiko kecurangan atau area berpotensi korupsi di satuan kerja.

OJK juga proaktif mengimplementasikan Strategi Anti-Fraud yang terdiri dari empat pilar utama: assess, prevent, detect, dan respond.

Upaya ini mencakup penilaian risiko kecurangan (fraud risk assessment), pelaporan LHKPN dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Serta penerapan Whistleblowing System (WBS), hingga penindakan melalui audit khusus dan Komite Etik.

Komitmen ini juga di perluas ke industri jasa keuangan melalui POJK No.12/2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi Yonathan Demme Tangdilintia menyampaikan budaya integritas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai elemen.

Ia menegaskan OJK berperan penting memastikan setiap kebijakan dan layanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan bebas dari praktik korupsi.

Penyuluh antikorupsi akan memperkuat fungsi diseminasi dan edukasi antikorupsi secara lebih merata di berbagai lini organisasi.

Mengingat tugas dan fungsi OJK, kebutuhan pembentukan penyuluh antikorupsi menjadi sangat penting.

Penyuluh antikorupsi akan memperkuat fungsi diseminasi dan edukasi antikorupsi secara lebih merata di berbagai lini organisasi.

“Sertifikasi PAKSI merupakan bagian dari Trisula Pemberantasan Korupsi yang memiliki tiga pendekatan yaitu pencegahan, pendidikan dan penindakan,” jelas Yonathan.

Rangkaian kegiatan di lakukan secara fisik pada tanggal 12-17 Oktober.

Selain melalui jalur PELOPOR, sertifikasi PAKSI juga dapat di peroleh dari jalur pengalaman.

OJK dan KPK akan melaksanakan sertifikasi melalui jalur pengalaman pada 4-6 November yang di ikuti oleh lima peserta. ***