Bupati Cirebon Minta SPPG Segera Tuntaskan Proses SLHS

CIAYUMAJAKUNING.ID – Bupati Cirebon Imron Rosyadi mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera menuntaskan proses Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar dan sesuai target.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin rakor lintas sektoral bersama Sekda, para kepala SPPG dan ahli gizi di gedung Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (21/10).

Menurut Imron, program MBG merupakan salah satu strategi pusat guna memperkuat kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.

“Negara yang maju harus di siapkan SDM yang sehat dan cerdas yang hanya bisa tercapai jika masyarakat mendapatkan makanan bergizi,” katanya.

Ia menambahkan keberhasilan program MBG tak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu membangkitkan ekonomi daerah.

Melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan.

“SPPG di harapkan membeli bahan baku dari petani dan pelaku usaha, dengan begitu, ekonomi lokal ikut tumbuh,” ujar Imron.

Untuk itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan seluruh proses sertifikasi SLHS berjalan cepat tanpa kendala administrasi.

“Jangan sampai terhambat hanya karena persoalan teknis, semua pihak harus bekerja sama dan saling berkoordinasi,” pesan imron.

Ia menekankan pentingnya pengawasan dan komunikasi antarlembaga supya pelaksanaan MBG berjalan efektif dan tak menimbulkan kekhawatiran.

Sekda Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala menambahkan dari 48 SPPG yang mengajukan SLHS, baru 22 yang telah di terbitkan.

Sementara 26 lainnya masih dalam proses inspeksi Dinkes.

Ia menjelaskan sejumlah SPPG masih harus memenuhi berbagai persyaratan.

Seperti kepemilikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), peralatan dapur berbahan stainless steel hingga pengelolaan sampah sesuai standar kesehatan.

Hendra juga menyoroti kurangnya komunikasi antara koordinator wilayah dari pihak penyelenggara yang membuat beberapa SPPG terlambat dalam proses pengajuan.

Sementara itu, Kadinkes Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni menyampaikan total SPPG yang di rencanakan mencapai 179 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 45 unit telah beroperasi, 44 unit siap di luncurkan dan 48 unit tengah mengajukan SLHS.

Setiap SPPG menargetkan melayani 3.000-4.000 penerima manfaat.

Guna mempercepat penerbitan sertifikasi, Dinkes telah melakukan langkah pembinaan kepada SPPG, inspeksi kesehatan.

Pelatihan keamanan pangan, pemeriksaan sampel air, makanan dan peralatan memasak.

Dinas Kesehatan juga memberikan sejumlah saran di antaranya supaya SPPG meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Segera menuntaskan proses sertifikasi dan melaporkan segera jika terjadi kasus keracunan makanan untuk di lakukan penanganan. ***