Hasil Evaluasi AKIP Kota Cirebon 2025 Naik Jadi 73,96

CIAYUMAJAKUNING.ID – Hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPAN RB mencatat Pemkot Cirebon berhasil memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,14 dengan kategori A- (Memuaskan) atau meningkat 11,23 poin dari tahun sebelumnya.

Pada tahun sebelumnya, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cirebon memperoleh nilai 73,91 dengan kategori BB (Sangat Baik).

Selain itu, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Cirebon juga meningkat signifikan.

Yakni dari 69,04 (kategori B) menjadi 73,96 (kategori BB) pada tahun 2025.

Peningkatan itu mencerminkan kesungguhan seluruh OPD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi hasil.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh OPD di Balai Kota, Senin (20/10).

“Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di Kota Cirebon telah berjalan di jalur yang benar,” ujarnya.

Edo menegaskan evaluasi kinerja merupakan refleksi komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada layanan publik.

Ia mengatakan saat ini pihaknya memasuki fase akhir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan bersiap menyongsong Grand Design 2025–2045.

“Visi kita adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas menuju birokrasi kelas dunia yang mendukung pembangunan nasional,” jelas Edo.

Untuk itu, ia mengingatkan seluruh OPD supaya menghadirkan perubahan yang di rasakan langsung oleh masyarakat.

“Ukuran keberhasilan sejati ada pada dampak yang di rasakan masyarakat,” tutur Edo.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam memperkuat tata kelola berbasis data dan teknologi.

Menurut Edo, sistem digital yang terintegrasi akan memudahkan koordinasi dan mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih efisien dan transparan.

“Reformasi birokrasi adalah perubahan budaya kerja dan sistem nilai, ini jalan menuju pemerintahan yang adaptif, responsif dan di percaya rakyatnya,” tambahnya.

Edo pun mengajak seluruh ASN menjadikan capaian ini sebagai motivasi dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin terbuka, akuntabel dan inovatif.

Sementara itu, Inspektur Kota Cirebon Asep Gina Muharam mengatakan hasil ini menunjukkan Pemkot Cirebon berkomitmen kuat dalam reformasi birokrasi.

“Baik pada level pemerintah daerah secara keseluruhan maupun di tingkat perangkat daerah,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP 2025, terdapat sembilan rekomendasi yang perlu segera di tindaklanjuti.

Selain itu, masih terdapat tiga rekomendasi dari hasil evaluasi KemenPAN RB 2024 dan lima rekomendasi dari Inspektorat 2024 yang belum di selesaikan.

“Inspektorat berkomitmen menjadi mitra strategis OPD dalam meningkatkan tata kelola dan efektivitas pengawasan internal,” jelas Asep. ***