CIAYUMAJAKUNING.ID – Wali Kota Cirebon Effendi Edo melakukan nota kesepakatan (MoU) dengan BPJS Kesehatan Cirebon terakait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di danai langsung oleh APBD, Kamis (18/12).
JKN itu nantinya di peruntukkan bagi para PKL, buruh lepas hingga warga yang belum memiliki pekerjaan.
Edo mengatakan agenda ini menyentuh hajat hidup orang banyak dan menjadi pilar utama pembangunan manusia di Kota Cirebon.
Baginya, akses kesehatan yang terjamin menjado kunci supaya produktivitas masyarakat tak terhambat oleh beban biaya pengobatan.
Penandatanganan ini juga sekaligus wujud kehadiran negara dalam menjaga nyawa dan masa depan warganya.
Melalui UHC, Pemkot Cirebon sendiri telah membangun sistem perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh warganya.
Edo menjelaskan per Desember 2025, capaian UHC Kota Cirebon telah menyentuh angka 100,46 persen.
Artinya, secara statistik, seluruh penduduk yang berjumlah lebih dari 358 ribu jiwa telah terlindungi payung JKN.
“Namun, angka 100 persen ini harus berbanding lurus dengan kualitas layanan di lapangan dan keaktifan kepesertaan,” ujarnya.
Guna mengawal komitmen itu, Pemkot Cirebon menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp38,73 miliar lebih untuk tahun 2026.
Anggaran di alokasikan untuk membiayai iuran 77.412 jiwa kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Edo menginstruksikan Dinkes dan Dinsos supaya menjaga akurasi data supaya bantuan tepat sasaran dan tak terkendala birokrasi.
Salah satu poin humanis dalam kesepakatan adalah adanya jaminan kesehatan otomatis bagi bayi yang baru lahir.
Hal ini guna memastikan generasi penerus Kota Cirebon mendapatkan perlindungan medis sejak lahir.
Sehingga orang tua tidak perlu lagi di pusingkan oleh biaya persalinan atau perawatan intensif bagi sang bayi.
Selain itu, transformasi birokrasi juga kini kian memudahkan warga dengan pelayanan kesehatan yang dapat di akses cukup dengan menunjukkan KTP.
Ia juga memperingatkan seluruh pengelola fasilitas kesehatan supaya tidak ada lagi praktik diskriminasi.
Pasien JKN yang iurannya di bayari pemerintah harus mendapatkan keramahan dan kualitas pengobatan yang setara.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cirebon Adi Darmawan mengatakan penyaluran dana JKN Kota Cirebon sudah lebih dari Rp1 triliun.
Pihaknya berharap hal ini bisa menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya.
“Mulai dari pertumbuhan tenaga kesehatan hingga munculnya usaha-usaha penunjang di sekitar fasilitas kesehatan,” jelas Adi.
Efek multiplier dari program ini di harapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.
Dengan warga yang sehat, perputaran ekonomi di tingkat akar rumput akan lebih stabil.
“Masih banyak ruang untuk kita improvement sebagai bagian dari kolaborasi dan pengembangan program JKN,” pungkas Adi. ***
