CIAYUMAJAKUNING.ID – Pemkot Cirebon resmi meluncurkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 di Balai Kota Cirebon, Selasa (10/02).
Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan pemerintah mengambil langkah dengan menurunkan tarif NJOP PBB-P2.
“Kami ingin memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa harus membebani masyarakat,” tuturnya.
Langkah ini di ambil sebagai respons atas aspirasi warga yang menginginkan kebijakan yang lebih berkeadilan.
“Dengan menurunkan tarif NJOP, kami berpihak pada rakyat agar mereka merasa ringan dalam menunaikan kewajibannya,” sambung Edo.
Ia menambahkan adanya program diskon bagi warga yang masih memiliki tunggakan pajak dari tahun 2010 hingga 2025.
“Kami berikan diskon 50 persen untuk tunggakan lama, di tambah penghapusan sanksi administrasi atau denda,” jelas Edo.
Program ini, lanjutnya, berlaku mulai 1 Februari hingga 30 Juni 2026.
Ia mengingatkan semua elemen masyarakat untuk terus memiliki kesadaran kolektif jika pajak adalah modal untuk kesejahteraan bersama.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon Mastara mengatakan peluncuran ini merupakan titik balik usai adanya dinamika di tahun sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan penyesuaian agar ketetapan pajak tahun ini benar-benar mengakomodir kemampuan masyarakat.
“Aspirasi masyarakat sudah kami kaji sehingga kami harap tidak ada lagi gejolak,” jelas Mastara.
Ia merinci pada tahun 2026 terdapat total 86.788 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang di terbitkan.
Sebanyak 82.618 SPPT adalah kategori ketetapan di bawah Rp2 juta sementara sisanya 4.167 SPPT berada di atas angka tersebut.
Dengan target penerimaan sebesar Rp45 miliar, Pemkot Cirebon optimis angka ini dapat tercapai.
Di dasari Perda No.9/2026, relaksasi pajak ini di harapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Mastara menekankan bahwa transparansi akan selalu dijunjung tinggi.
“Tugas kami adalah mengelola amanah ini,” ujarnya. ***
