CIAYUMAJAKUNING.ID – Pemkab Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) 2027 di gedung Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (07/04).
Musrenbang menjadi forum penyelarasan program pembangunan daerah dengan berbagai masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan penyusunan rencana kerja 2027 berfokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Maka kami berharap kepada SKPD memberikan masukan terutama pembangunan yang langsung di rasakan masyarakat,” ujarnya.
Imron menilai sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan ke depan.
Dalam pembangunan, pihaknya melibatkan berbagai unsur mulai dari budayawan, ulama hingga pelaku ekonomi.
Ia menegaskan pembangunan daerah harus berjalan secara menyeluruh dengan menghidupkan berbagai sektor strategis.
Imron juga mendorong penguatan budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Termasuk menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan.
“Menghidupkan lagi budaya kita yang dulu seperti pemanfaatan lahan di pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan lainnya,” katanya.
Guna menekan angka kemiskinan, pemda juga membuka peluang investasi dan mendorong kreativitas masyarakat.
Sejumlah isu strategis juga menjadi perhatian, di antaranya penguatan budaya dan kearifan lokal.
Serta peningkatan daya saing sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan.
Selain itu, transformasi digital pemerintahan, stabilitas keamanan dan pemerataan infrastruktur juga menjadi fokus pembahasan.
Tema pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2027 adalah penguatan infrastruktur dan hilirisasi sektor unggulan daerah.
Guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Pemda juga menetapkan fokus kebijakan belanja meliputi pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi kreatif dan digital.
Serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi dan digitalisasi layanan publik.
Sementara itu, arah kebijakan pembangunan di arahkan pada penurunan kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja.
Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
Serta peningkatan layanan publik dan kinerja aparatur, pengendalian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. ***
