CIAYUMAJAKUNING.ID – Pemkot Cirebon menggelar Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (08/04).
Forum ini menjadi ruang strategis menyatukan arah kebijakan pembangunan.
Sekaligus memastikan setiap program yang di rancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan di hadiri oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati.
Wali Kota Edo mengatakan keberhasilan pembangunan tidak semata di ukur dari pembangunan fisik tapi juga dari partisipasi masyarakat.
“Kota ini bisa tumbuh karena kita bergerak bersama,” ujarnya.
Edo menegaskan tahun 2027 merupakan fase penting dalam perjalanan RPJMD 2025–2029.
Tahun tersebut, jelasnya, menjadi momentum akselerasi yang sejauh mana visi pembangunan di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tahun 2027 adalah fase pembuktian,” imbuh Edo.
Pihaknya harus memastikan setiap kebijakan dan program yang di jalankan benar-benar berdampak.
Menurut Edo, indikator keberhasilan bukan pada besarnya anggaran yang terserap.
“Tetapi pada turunnya angka kemiskinan, meningkatnya IPM dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik,” tegasnya.
Edo juga mengingatkan seluruh OPD untuk meninggalkan pola perencanaan yang bersifat rutin tanpa inovasi.
Setiap program, sambungnya, harus berbasis data dan mampu menjawab persoalan riil di lapangan.
Edo berharap, Musrenbang RKPD 2027 ini mampu menghasilkan perencanaan yang tidak hanya komprehensif.
Tetapi juga responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan lokal.
Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon Agus Herdhyana menjelaskan penyusunan RKPD 2027 telah melalui berbagai tahapan partisipatif.
Mulai dari rembug warga hingga musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan.
Proses ini menghasilkan ratusan usulan yang menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan.
“Musrenbang RKPD ini merupakan titik temu dari seluruh proses perencanaan yang telah di lakukan sebelumnya,” jelasnya.
Agus menambahkan tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks mulai dari ketimpangan ekonomi, pengangguran, hingga keterbatasan fiskal daerah.
Oleh karena itu, di perlukan strategi yang adaptif termasuk optimalisasi PAD dan ) serta kolaborasi pembiayaan melalui skema CSR dan KPBU.
“Kita di tuntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembiayaan pembangunan. Kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat menjadi kunci,” lanjutnya.
Suara anak juga mendapat perhatian khusus melalui penyampaian Suara Anak Daerah (SAD) Tahun 2026.
Aspirasi ini mencerminkan harapan generasi muda terhadap pembangunan yang lebih inklusif dan ramah anak.
Ketua Forum Anak Kota Cirebon Azita Nadia Ghaisani menyampaikan pentingnya keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan program kesehatan dan pendidikan bagi anak.
Termasuk penanganan stunting, penyediaan fasilitas publik yang inklusif dan peningkatan peran keluarga dalam membangun lingkungan yang sehat.
Agus berharap pemerintah juga melibatkan anak secara nyata dalam proses pembangunan.
“Mulai dari kemudahan akses dokumen kependudukan, perlindungan dari kekerasan hingga penyediaan ruang yang aman dan ramah,” pungkasnya. ***
