CIAYUMAJAKUNING.ID – Ditjen Binalavotas Kemnaker RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan dengan menggelar kegiatan Sosialisasi Bursa Kerja dan Pemagangan Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
Selaku panitia, Disnakertrans Kuningan menghadirkan sekitar 200 peserta.
Mereka terdiri dari 120 perwakilan kepala SMA/SMK/MA serta 80 pimpinan perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) se-Kuningan.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar yang membuka kegiatan menegaskan persoalan ketenagakerjaan tak bisa di selesaikan secara parsial.
Ia menekankan pentingnya menyamakan persepsi antara pemerintah, pendidikan dan dunia usaha supaya tercipta keterhubungan yang kuat.
Bupati menilai persoalan utama saat ini adalah adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
“Ini yang harus kita benahi agar peluang kerja yang ada bisa benar-benar di isi oleh putra daerah,” ujarnya di gedung DPRD Kuningan, Rabu (22/04).
Berdasarkan data ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kuningan terus meningkat.
Sementara tingkat pengangguran masih menjadi tantangan yang harus di tekan.
Di sisi lain, peluang besar justru mulai terbuka dengan masuknya minat investasi ke daerah.
Pemkab Kuningan juga tengah mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan hukum bagi investasi.
Bahkan, telah di siapkan pula kawasan industri dengan luasan yang representatif di wilayah Kuningan Timur.
“Beberapa investor sudah menunjukkan ketertarikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar,” jelas Bupati.
Oleh karenanya, program pemagangan menjadi salah satu strategi penting.
Tak hanya meningkatkan keterampilan teknis (hard skill) tetapi juga membentuk karakter dan etos kerja (soft skill).
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengikuti program kerja ke luar negeri.
Bupati mengingatkan masyarakat supaya tak tergiur oleh tawaran kerja yang tidak jelas dan tidak melalui prosedur resmi.
“Pastikan semua melalui jalur resmi dan konsultasikan dengan Disnakertrans agar tidak menjadi korban,” pintanya.
Sementara itu, Sesditjen Binalavotas Kemnaker Memey Meirita Handayani menegaskan sektor ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama.
Ia menyampaikan dalam menciptakan lapangan kerja peran utama berada pada dunia usaha dan industri.
“Pemerintah hadir untuk menyiapkan SDM melalui pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.
Ke depan pelatihan vokasi harus berbasis demand atau kebutuhan nyata di lapangan.
Kemnaker menargetkan tingkat penempatan peserta pelatihan mencapai 80 persen.
Tantangan ketenagakerjaan saat ini di pengaruhi oleh perubahan karakter, khususnya generasi muda dan perkembangan teknologi.
Oleh karenanya, selain keterampilan teknis, peningkatan soft skill seperti komunikasi, adaptasi dan inovasi menjadi sangat penting.
Mayrita juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi Pemkab Kuningan.
Terutama dalam menyiapkan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan investor dan potensi daerah.
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menegaskan sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan.
Terutama yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja.
Sementara itu, Kadisnakertrans Kuningan Toto Toharuddin menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun sinergi.
Pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai perusahaan dan LPK untuk menggali kebutuhan riil di lapangan.
“Karena itu, kami dorong kolaborasi konkret antara sekolah, pelatihan, dan industri,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran melalui pendekatan terpadu.
Termasuk penguatan program pemagangan, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan memfasilitasi pertemuan antara pencari dan pemberi kerja.
“Jami optimistis dengan kolaborasi yang kuat, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kuningan dapat terus meningkat,” tutup Toto. ***
