Bandung – Di tengah suasana Iduladha 1447 Hijriah, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bandung bersama Tim Hukum Jabar Istimewa kembali menunjukkan wajah lain profesi hukum. Bukan di ruang sidang atau meja perkara, melainkan lewat pembagian hewan kurban untuk masyarakat yang membutuhkan.
Tahun ini, sebanyak lima ekor sapi dan dua ekor kambing disembelih dalam kegiatan kurban yang digelar di Bandung, Kamis (28/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tradisi tahunan yang terus dijaga IKADIN Bandung, sekaligus menandai tahun kedua kolaborasi bersama Tim Hukum Jabar Istimewa.
Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso mengatakan, kegiatan itu bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi bentuk nyata semangat berbagi dari kalangan advokat kepada masyarakat.
“Kegiatan hari ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun bagi IKADIN Bandung. Khusus kolaborasi dengan Tim Hukum Jabar Istimewa, ini dimulai sejak tahun lalu. Tahun ini jumlahnya sama dengan tahun kemarin, yakni lima ekor sapi,” ujar Jutek.
Hewan kurban yang disembelih berasal dari berbagai pihak, mulai dari anggota organisasi hingga sejumlah instansi dan tokoh di Jawa Barat. Dua ekor sapi di antaranya merupakan titipan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Ada dua ekor sapi titipan dari Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi. Selain itu, ada juga titipan dari BJB, serta BUMD lainnya seperti Jaswita dan Jamkrida. Sementara untuk dua ekor kambing berasal dari anggota Tim Hukum Jabar Istimewa dan DPC IKADIN Bandung,” katanya.
Daging kurban tersebut nantinya diprioritaskan untuk anak-anak yatim piatu, warga sekitar sekretariat, serta masyarakat yang membutuhkan melalui pengurus lingkungan setempat.
“Semangatnya adalah ingin berbagi. Ini sudah menjadi tradisi bagi kami untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjalankan ibadah kurban,” kata Jutek.
Namun kegiatan itu tak hanya berbicara soal kurban. Di baliknya, Tim Hukum Jabar Istimewa juga menegaskan komitmennya mengawal berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai berpihak kepada masyarakat kecil.
Menurut Jutek, dukungan terhadap pemerintahan Dedi Mulyadi lahir dari penilaian terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap pro-rakyat, terutama dalam persoalan sosial dan pertanahan.
“Kami hadir di sini meskipun kami pengacara profesional yang biasanya cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kami melihat Pak Gubernur sangat pro-rakyat, sehingga kami memutuskan untuk mendukung dan ditugaskan mengawal seluruh kebijakan di Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Salah satu kasus yang kini menjadi perhatian Tim Hukum Jabar Istimewa adalah konflik agraria di Garut. Jutek menyebut pihaknya berhasil membantu warga satu kampung yang telah puluhan tahun dihantui ancaman penggusuran.
“Di Garut, kami berhasil membantu warga satu kampung yang sudah tinggal lebih dari 60 tahun namun terancam digusur. Berkat perhatian dari pemerintah dan koordinasi dengan BPN, masalah tersebut hampir selesai dan lahan akhirnya diberikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hingga kini sengketa pertanahan masih menjadi persoalan paling dominan yang diadukan masyarakat kepada timnya. Selain Garut, pihaknya juga tengah menangani konflik lahan di wilayah Jonggol dan sejumlah daerah lain di Jawa Barat.
“Tim Hukum Jabar Istimewa berkomitmen untuk terus menjadi jembatan bagi warga yang mencari keadilan, terutama dalam menghadapi sengketa-sengketa lahan yang melibatkan hajat hidup orang banyak di wilayah Jawa Barat,” pungkasnya.
