CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi I DPRD Kota Cirebon meninjau ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana (sarpras) di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon, Senin (25/05).
Dalam kesempatan itu, Komisi I meminta penjelasan DPKP terkait keseimbangan kinerja petugas dengan ketersediaan sarpras.
Komisi I pun berkomitmen memperjuangkan peningkatan fasilitas guna menunjang pelayanan yang lebih maksimal, mengingat banyak sarana penunjang yang tak layak.
Hasil pertemuan itu menjadi catatan rekomendasi Komisi I kepada TAPD dan Banggar DPRD untuk di tindaklanjuti.
Ketua Komisi I Agung Supirno mengatakan tugas Damkar saat ini juga memiliki tanggung jawab lebih.
Seperti penyelamatan korban bencana, evakuasi hewan berbahaya hingga edukasi mitigasi kebakaran kepada masyarakat.
“Karena itu kebutuhan sarana dan prasarananya harus benar-benar di perhatikan,” ujarnya.
Agung juga mengaku menerima sejumlah laporan terkait kebutuhan mendesak Damkar.
Seperti alat pelindung diri (APD), kendaraan rescue, armada pemadam hingga penambahan pos di utara Kota Cirebon.
Ia menilai keberadaan kendaraan rescue sangat penting guna mendukung operasi penyelamatan yang tak dapat di lakukan mobil damkar berukuran besar.
“Mobil rescue ini unuk petugas saat penanganan ular, lebah, biawak atau evakuasi kecil lainnya, tidak mungkin menggunakan mobil besar,” terang Agung.
Menurutnya, selain sulit bergerak, mobil damkar berukuran besar juga tidak efektif saat kondisi jalan macet.
“Bahkan mengundang perhatian warga hingga berkerumun,” imbuh Agung.
DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi hidran oleh PDAM untuk mendukung penanganan kebakaran.
“Minimal satu ruas jalan ada satu hidran aktif. Jangan sampai kalau ada kebakaran, petugas justru kesulitan air karena pengisian terlalu lama,” katanya.
Anggota Komisi I Imam Yahya menambahkan berdasarkan informasi BMKG, pada 2026 ini juga ada El Nino sehingga perlu perhatian khusus.
“Damkar juga turut menjadi bagian untuk memitigasi dampaknya sehingga perlu menyiapkan SDM yang tepat,” paparnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Kota Cirebon Andi Riskiyanto mengungkapkan total kebutuhan sarpras Damkar mencapai sekitar Rp12 miliar.
“Damkar baru memiliki sekitar belasan APD dan sebagian besar sudah tidak layak di gunakan,” jelasnya.
Menurut Andi, standarnya setiap anggota memiliki satu APD dan saat ini jumlahnya masih jauh dari cukup.
Selain itu, dari 10 kendaraan operasional yang di miliki, hanya enam unit yang masih dapat di gunakan.
Sejumlah armada sudah berusia tua dan kerap mengalami kerusakan saat bertugas.
“Kebakaran itu tidak bisa diprediksi. Kalau kendaraan tidak maksimal tentu berisiko terhadap kecepatan pelayanan dan keselamatan,” katanya.
Damkar Kota Cirebon juga masih menghadapi kendala belum adanya pos Damkar di wilayah utara.
Kondisi tersebut membuat waktu respons petugas kerap terhambat, terutama ketika harus melintasi perlintasan kereta api.
“Kami sedang mencari lahan untuk pembangunan pos baru agar respons time lebih cepat,” kata Andi. ***
