Maksimalkan Potensi Pajak, Komisi II DPRD Kota Cirebon Minta Optimalkan Tapping Box

CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi II DPRD meminta agar potensi pajak daerah di Kota Cirebon dapat dimaksimalkan. Salah satunya dengan mengoptimalkan kembali alat perekam transaksi atau tapping box.

Komisi II mendorong BPKD Kota Cirebon agar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi serta pajak daerah bisa mencapai target.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFill MSi mengatakan, sektor tersebut begitu potensial untuk mendongkrak PAD.

Sehingga, proses pemungutan pajak dari wajib pajak di Kota Cirebon mestinya dapat melakukannya secara maksimal.

“Itu merupakan kebutuhan kita. Kita harus memanfaatkannya dengan memungut pajak secara maksimal,” kata Imam saat rapat di ruang serbaguna 1 gedung DPRD, Selasa (04/10)

Ir H Watid Sahriar MBA menyarankan agar  BPKPD harus lebih jeli dalam menentukan lokasi pemasangan tapping box.

Sebab, beberapa rumah makan di Kota Cirebon punya peluang cukup besar untuk menyumbang PAD lewat sektor pajak dan retribusi.

Watid menilai, harus ada kriteria tempat seperti apa yang memungkinkan untuk memasang tapping box.

Sebagai contoh, kata dia, di Yogyakarta rumah makan dengan pendapatan di atas Rp2 juta biasanya akan memasang alat tersebut.

“Kita sepertinya terfokus pada resto-resto yang besar. Tapi belum tentu pendapatannya Rp5 juta per hari. Kriterianya pemasangan seperti apa? Jadi hal-hal seperti itu harus jadi perhatikan. Waktu kita datang ke Yogyakarta, di sana ada batasan di atas Rp2 juta akan menaruh alat itu,” ujar Watid.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso, kini sudah ada penambahan 25 unit tapping box dari BJB dan telah melakukan survei.

Ia mengusulkan penarikan pajak bisa menggunakan cash register yang terkoneksi dengan sistem.

Opsi tersebut menurutnya sangat membantu 842 wajib pajak di Kota Cirebon.

“Saya optimis sampai 15 Desember target dari sektor ini 100 persen bisa tercapai,” tegas Karso.

Asalkan, sambungnya, pemasangan tapping box di semua sektor pajak daerah terealisasi.

“Ada 177 tapping box, sedangkan wajib pajak ada 842,” kata Karso. ***