CIAYUMAJAKUNING.ID – Pemkab Indramayu bersama BI menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di kantor BKAD Indramayu, Kamis (18/06) itu guna memperkuat koordinasi dan sinergi.
Guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mempercepat transformasi digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Indramayu Lucky Hakim yang hadir secara virtual sekaligus membuka kegiatan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Yakni melalui pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai langkah strategis terus di lakukan untuk mengendalikan inflasi.
Di antaranya penyelenggaraan gerakan pasar murah, operasi pasar bersubsidi (OPADI) serta mendorong masyarakat menanam cabai.
Selain itu, Bupati Lucky juga menegaskan pentingnya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya Pemkab Indramayu telah menerbitkan sejumlah kebijakan pendukung.
Di antaranya peta jalan implementasi transaksi pemerintah daerah dan penggunaan layanan digital perbankan.
Dalam transaksi keuangan di lingkungan perangkat daerah serta mitra kerja pemerintah.
“Sinergitas dan kolaborasi harus di laksanakan lintas sektor baik perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan dan pelaku usaha,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi daerah merupakan dua agenda strategis.
Terutama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.
Koordinasi lintas sektor perlu terus di perkuat untuk menjaga stabilitas harga.
Terutama di tengah meningkatnya tekanan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang, cabai dan beras.
Target inflasi tahun 2026 di tetapkan pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen atau 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Sehingga di perlukan langkah bersama untuk menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi pangan,” ujarnya.
Wihujeng juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi fenomena El Nino yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Ia menilai Indramayu perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan.
Di bidang digitalisasi, BI terus mendorong percepatan ETPD.
Guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Kepala BPS Indramayu Dudi Barmana memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Indramayu selama semester pertama tahun 2026.
Menurutnya, IPH di gunakan sebagai indikator untuk memantau perkembangan harga bahan pangan dan melihat pergerakan inflasi.
Berdasarkan hasil pantauan, cabai merah menjadi salah satu komoditas yang paling memengaruhi perubahan IPH, bersama beras, daging dan telur.
Sepanjang semester pertama tahun 2026, terjadi fluktuasi harga pangan yang cukup tinggi.
“Sehingga di perlukan upaya pengendalian harga secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ungkap Dudi. ***
