Uncategorized

Jawa Barat Dinilai KPK Terdepan Terapkan Pendidikan Antikorupsi

Published

2 tahun ago

25 Agustus 2022

CIAYUMAJAKUNING.ID – Kinerja Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut jika Jabar menjadi provinsi terdepan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi.

Implementasi pendidikan antikorupsi di tingka SMA, SMK dan SLB Negeri disebutkan Direktur Jenjang Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha sudah dilakukan oleh Disdik Jabar.

“Kami sangat tahu kalau di Dinas Pendidikan wilayah Jabar ini implementasi antikorupsi sudah dilakukan, dalam bentuk mata pelajaran PPKN,” ujarnya saat menyambangi Kantor Disdik Jabar di Kota Bandung, Selasa (23/08).

Kedatangan KPK ini dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti-korupsi yang diinisiasi oleh Disdik Jabar.

Aida juga mengapresiasi reward dan punishment yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan Jabar terkait antikorupsi.

Meskipun di lingkungan pendidikan, kata dia, terkait pelanggaran harus mendapatkan tindakan.

“Jadi misalnya sekarang selesai PPDB, kalau ada intervensi dan pelanggaran ya ditegakkan aturannya. Yang memanipulasi data juga harus diberikan sanksi,” ucap Aida.

Hal lainnya, yaitu mengenai upaya Disdik Jabar yang terus mengaktifkan penyuluh antikorupsi (paksi) untuk melakukan program atau kegiatan-kegiatan.

Hal itu, menurutnya, adalah salah satu pemicu implementasi pendidikan antikorupsi di Jabar berkembang.

Kadisdik Jabar Dedi Supandi. (Humas Disdik Jabar)

Termasuk, adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan antikorupsi.

Guna memperkuat sinergitas, ia menyampaikan, pihaknya berharap laporan implementasi pendidikan antikorupsi di setiap sekolah dilakukan dalam dua bentuk yaitu melalui Dapodik dan platform Jaga.id milik KPK.

Sementara itu, Kadisdik Jabar Dedi Supandi mengatakan akan terus mendorong agar setiap sekolah melaksanakan dan mengunggah praktik-praktik baik terkait antikorupsi.

Dia mengatakan pada Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikoruspi sendiri dilakukan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan kepala sekolah yang telah mengikuti diklat integritas.

“Tadi seluruh kepala sekolah mendapatkan akun, jadi pada saat melakukan pembelajaran ada praktik – praktik baik tolong di-upload untuk mempopulerkan praktik baik ke seluruh wilayah Jabar,” ujar Dedi.

Menurutnya, KPK telah memahami bahwa Jabar sudah terintegrasi dan terdepan terkait antikorupsi yang regulasinya pun telah dibuat baik itu Pergub hingga Perbup.

“Di Jabar ini juga ada relawan kurikulum antikorupsi. Kita juga membentuk tim Pokja Kurikulum Antikorupsi yang berada di tiap cabang dinas,” kata Dedi.

Adapun 100 dari 848 sekolah baik itu SMA, SMK dan SLB Negeri di Jabar telah mengunggah praktek-praktek baik melalui platform KPK yang mendorong dia untuk dilakukan oleh seluruh sekolah.

“Itu yang harus ditingkatkan insya Allah dalam waktu dua pekan kita akan menyampaikan bahwa seluruh sekolah khususnya negeri di Jabar akan mengunggahnya,” kata Dedi. ***