CIREBON, – Ketidak jelasan terkait nasib guru honorer yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Membuat anggota komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina menilai bila Bupati Cirebon tidak berani mengambil sikap dalam memerhatikan nasib kehidupan guru honorer.
“Jadi intinya soal keseriusan pemerintah daerah tentang kesejahteraan guru honorer. Bupati berani tidak ngambil kebijakan dan jangan sekedar menunggu,” kata Siska saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (10/2/2020).
Belum lagi, anggota fraksi golkar ini menegaskan bila Kepala Dinas Pendidikan yang sudah lebih dari empat tahun menjabat tidak bisa memecahkan persoalan guru honorer.
“Sekarang apa langkah konkret yang harusnya sudah diambil pemerintah, belum ada keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan apakah Bupati dan Kadisdik masih membutuhkan tenaga dati guru honorer, maka dengan tegas dirinya mengungkapkan bilamana masih dibutuhkan guru honorer maka harus diimbangi dengan kesejahteraan bagi kehidupan guru honorer.
Diungkapkannya, permasalahan guru honorer susah seharusnya di fokuskan menjadi tiga permasalah besar yakni pendistribusian, kualitas dan kesejahteraan. Pasalnya, dari ketiga permasalahan itu saling berkaitan, yang berimbas pada kekurangan tenaga guru, tata kelola guru, dan kebijakan yang berkaitan dengan pendistribusian yaitu penempatan guru.
“Kualitas seorang guru dan peningkatan anak didik juga berkaitan dengan kualitas sekolah. Kesejahteraan dalam bentuk pemberian honor yang masih rendah dan tidak sesuai dengan pengabdiannya itu harus secepatnya untuk diselesaikan,” tuturnya.
Ia juga meminta, agar Bupati untuk segera mengambil langkah konkret, dan ditekankan olehnya agar Kadisdik yang sudah bertahun-tahun menjabat harus segera dapat menyelesaikan permasalahan ini.
“Masa Bupati dan Kadisdik gak bisa menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya.
