CIREBON, CIAYUMAJAKUNING.ID – Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon dalam rangka menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law yang dinilai akan banyak merugikan buruh di Indonesia.
Afandi selaku Ketua PUK SPN mengatakan, hal yang menjadi rasa keberatan bagi pihaknya bilamana pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dicabut, maka akan selamanya buruh akan bersifat kontrak selamanya.
“Yang paling kita takutkan kalo pasal 59 dicabut, terus nantinya kita akan menjadi karyawan kontrak selamanya,” ungkap Afandi, Selasa (6/10/2020).
Rencananya, Afandi menegaskan besok akan datang kembali melakukan unjuk rasa karena hari ini belum mendapatkan hasil keputusan karena ketidak hadiran anggota dewan satu pun menyambut aksi buruh.
“Mogok Nasional itu tidak ada dan hanya lakukan unjuk rasa aja, unjuk rasa sendiri akan lakukan selama tiga hari mulai hari ini sampai dengan lusa jika sekarang tidak mendapatkan hasil apapun,” ungkap Afandi.
Sementara itu, Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Cirebon, R. Chaidir mengatakan, serikat buruh menyampaikan aspirasi dalam penolakan Undang-undang Omnibus Law. Akan tetapi, karena seluruh anggota dewan dan unsur pimpinan sedang melakukan kunjungan ke luar daerah sehingga pihak buruh belum bisa bertemu dengan anggota dewan untuk menyampaikan aspirasinya.
“Perwakilan buruh sebelumnya sudah bertemu dengan piminan dewan, buruh juga meminta surat rekomendasi penolakan pengesahan UU Omnibus Lawdari DPRD Kabupaten Cirebon,” ucap Chaidir.
Chaidir menjelaskan, saat ini anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja di wilayah III Cirebon dan unsur pimpinan dewan pun sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.
“Menurut mereka (serikat buruh) 3 hari yang lalu sudah memberikan surat pemberitahuan kepada kami, tapi sekarang belum bisa bertemu untuk lakukan dialog sama anggota dewan. Dipastikan besok untuk seluruh anggota dewan akan ada di DPRD,” beber Chaidir.
