KUNINGAN, CIAYUMAJAKUNING -Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kuningan telah selesai menggelar masa reses ketiga di tahun 2020. Sejumlah titik di desa-desa terpencil di Kabupaten Kuningan menjadi sasaran reses anggota fraksi dari partai yang didirikan oleh Gus Dur ini.
Enam anggota fraksi PKB termasuk Wakil Ketua DPRD Kuningan Ujang Kosasih yang juga Ketua DPC PKB Kuningan turun langsung menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat yang ada di desa-desa.
Hampir sepekan menggelar reses, banyak aspirasi dan keluhan masyarakat yang diterima para anggota Fraksi PKB. Tercatat ada tujuh persoalan penting yang PKB terima dalam reses tersebut.
“Reses yang dilakukan fraksi PKB sejak tanggal 2 hingga 7 Desember 2020 telah selesai. Dari hasil reses ini muncul aspirasi masyarakat yang perlu disampaikan dan ditindaklanjuti ke pemerintah daerah,” kata Ujang Kosasih saat menyampaikan hasil reses partainya kepada awak media Rabu (9/12).
Persoalan yang pertama ialah mengenai pelaksanaan bantuan program rutilahu yang molor. Program bantuan yang seharusnya disalurkan pada pertengahan tahun justru baru terealisasikan di akhir tahun 2020 ini.
“Implementasi dari program rutilahu ini jauh dari jadwal yang mestinya dilakukan. Biasanya itu tersalurkan di pertengahan tahun ternyata sekarang disalurkan di akhir tahun. Padahal banyak masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Ujang.
Kemudian yang kedua terkait dengan penerangan jalan umum (PJU). Menurutnya masih banyak desa-desa terpencil di Kabupaten Kuningan yang minim akan PJU. Padahal kata dia warga telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak.
“Dalam reses yang kami lakukan suara itu muncul lagi dan harapannya masyarakat yang telah membayar pajak PJU itu bisa menikmati terangnya jalan dengan PJU,” tegasnya.
Ujang juga mengatakan PKB menemukan adanya masyarakat yang menjadi korban kekejaman bank keliling atau rentenir. Menurutnya ulah rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi mulai meresahkan masyarakat terutama di daerah-daerah pelosok.
Bahkan Ujang mendapat cerita ada seorang warga yang mencoba bunuh diri karena tersangkut hutang dengan rentenir. Untuk itu Ia meminta kepada Bupati Kuningan agar bisa mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan surat edaran atau imbauan.
“Selanjutnya terkait guru ngaji karena kalau PKB reses pasti ada saja guru ngaji yang datang. Untuk guru ngaji telah dialokasikan anggaran tahun 2021, kemarin baru mengalokasikan Rp 1 miliar dan kita minta agar ditambah lagi. Mudah-mudahan ditambah lagi minimal sama dengan guru madrasah yaitu Rp 2,5 miliar,” jelasnya.
“Yang kelima soal kekurangan guru PNS di SD yang ada di Kuningan. Sekarang banyak SD yang PNS nya itu hanya 1-3 orang, sisanya guru honor. Dinas Pendidikan sebagai leading sektor harus jeli menyikapi kekurangan guru ini. Kami berharap ini juga diseriusi oleh Pemda,” lanjut Ujang.
Yang tidak kalah penting, dari hasil reses banyak masyarakat yang mengeluh terkait infrastruktur terutama pemeliharaan rutin jalan desa. Ujang meminta dinas terkait untuk memperhatikan soal jalan terutama jalan-jalan poros di desa.
Yang terakhir menurutnya saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memulihkan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19.
“Masyarakat masih sangat mendambakan bantuan recovery ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 sangat luar biasa. Oleh karena itu Pemda harus memperhatikan recovery ekonomi masyarakat agar tingkat kemiskinan tidak bertambah,” pungkasnya.
