CIREBON, CIAYUMAJAKUNING.ID – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program yang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang bertujuan untuk meningkatkan akses rakyat miskin akan gizi yang lebih seimbang, mendorong kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat, memberi akses jasa keuangan dan tentu saja mengefektifkan anggaran.
Dengan demikian akan terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera dengan mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan yang berdasarkan nilai-nilai gotong-royong.
Akan tetapi fakta dilapangan banyak sekali permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan diantaranya masalah kualitas dari komoditas yang diberikan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan banyaknya oknum yang bermain dalam program BPNT tersebut sebagai contoh diduga adanya praktek monopoli supplier komoditas pangan yang akan diberikan kepada KPM oleh oknum tertentu.
Ferry Ramadhan selaku Wakil Ketua Bidang Reformasi Birokrasi dan Transparansi Anggaran mengatakan, praktek tersebut sangat bertentangan dengan tujuan awal dari program BPNT yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, hal ini jelas menjadi kecemasan tersendiri oleh DPC Projo Kabupaten Cirebon yang dibentuk untuk mengawal semua program yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang dalam hal ini adalah dewan pembina Projo.
“Kami mendukung sikap yang dilakukan oleh Bupati Cirebon untuk mengganti semua TKSK yang jadi pendamping BPNT disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon terutama 11 Kecamatan yang bermasalah harus secepat mungkin TKSK yang menjadi pendamping BPNT diberhentikan, karena mengingat tugas bukan hanya BPNT akan tetapi ada 26 tugas terkait PMKS,” kata Ferry, Selasa (26/1/2021).
Selain permasalahan tersebut, Ferry juga sangat menyayangkan beredarnya dipesan berantai mengenai Isu adanya 24 TKSK yang berniat melakukan pengunduran diri menjadi TKSK. Terkait adanya pengunduran diri TKSK, sambung Ferry, pihaknya sangat mengecam hal tersebut, karena sikap tersebut merupakan sikap pengecut mengingat banyak terbongkarnya permasalahan BPNT di Kabupaten Cirebon.
“Mereka (TKSK) dengan serentak berkeinginan melakukan pengunduran diri, jadi kami mempertanyakan sikap TKSK yang melakukan hal itu dan meminta kepada pihak Kejaksaan memeriksa TKSK yang ingin melakukan pengunduran diri dan ketua Tikor (Tim Koordinasi) dalam hal ini Sekretaris Daerah segera berkoordinasi dengan Kementrian sosial untuk melancarkan keinginan TKSK yang mengundurkan diri untuk segera dipecat dengan tidak hormat,” pungkas Ferry.
