CIREBON, CIAYUMAJAKUNING.ID – Bupati Cirebon Mengaku jika selama ini tidak pernah menerima laporan mengenai polemik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baik dari Dinas Sosial maupun Tim Koordinasi yang ketuanya tidak lain Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno.
Hal itu diungkapkan Imron saat diwawancarai selepas salah satu acara di Pendopo Bupati Cirebon Jalan RA Kartini Kota Cirebon, Sabtu (20/2/2021).
Dikatakannya, polemik yang terjadi dikarenakan banyaknya pihak yang menginginkan menjadi pemasok atau suplayer kepada E Waroeng yang menjadi tempat transaksi disetiap bulannya oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Sebenarnya kan polemik ini terjadi awalnya adanya dugaan monopoli suplayer yang dilakukan oleh beberapa pihak, tapi sampai sekarang saya tidak mendapatkan informasi yang utuh baik dari Dinas Sosial atau dari Tim Koordinasi,” kata Imron.
Dirinya juga menyayangkan jika selama ini pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam persoalan BPNT kurang cepat tanggap dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Mungkin macetnya saluran informasi karena kurangnya silaturahmi,” ucap Imron.
Oleh karena itu, dirinya akan meminta data secara detail kepada Dinas Sosial agar mengetahui pihak mana saja yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi suplayer dalam program.pemerintah pusat ini.
“Ya saya akan minta data detailnya, biar tau pihak mana aja yang jadi suplayer di masing-masing kecamatan dan desa-desa,” ujar Imron.
Dirinya juga menduga kurangnya mendapatkan informasi karena selama ini Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang menjadi pendamping program ini tidak mentampaikan informasi kepada dirinya. Pasalnya sepama ini TKSK selalu menyampaikan data dan informasi kepada pemerintah pusat secara langsung.
“Ya mungkin macetnya saluran informasi karena selama ini TKSK menyampaikan data maupun informasi kepada pemerintah pusat langsung karena kan program ini anggarannya dari pemerintah pusat,” ungkap Imron.
Namun parahnya lagi, dirinya mengaku tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Tim Koordinasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang menjadi pihak pengawas dalam program bantuan ini.
“Saya gak dapet informasi apapun dari Tikor (Tim Koordinasi) yang menjadi pengawas di tingkat kecamatan dalam program ini,” ucap Imron.
