CIAYUMAJAKUNING.ID – Menanggapi pendopo atau rumah dinas Bupati Cirebon yang dimana Pemerintah Kota Cirebon meminta agar Pendopo Bupati beralih menjadi aset Kota Cirebon. Ketua LBH Lentera Candradimuka, Tri Leksmana mengungkapkan jika hal tersebut tidak relevan, karena hal ini akan berbenturan terhadap peraturan aset milik daerah.
“Itu kan sudah lama bahwa Pemkab dan Pemkot sudah sepakat jika pendopo tersebut adalah salah satu aset milik pemkab pada saat pembagian pada pemekaran adanya Kabupaten dan Kota Cirebon,” kata Tri kepada Ciayumajakuning.id, Selasa (27/4/2021).
Masih kata dia, dalam hal ini pendopo milik Pemkab Cirebon sudah berdiri sejak abad ke 19 dan sudah ditempati oleh Bupati Cirebon pertama yaitu R Sinuk (Muchamad) dimana pada saat itu pemkot cirebon belum terbentuk.
“Maka jika dilihat dari runtutan sejarah bahwa Pendopo Bupati Cirebon lebih dulu ada sehingga Pemkot Cirebon tidak bisa serta-merta menghapus sejarah tersebut walaupun secara administratif Pendopo Bupati Cirebon berada diwilayah Kota Cirebon,” ungkap dia.
Terlebih lagi, sambung dia, Pemkot Cirebon mengajukan pengalihan aset Pendopo Bupati Cirebon kepada Pemprov Jabar tidak berdasar yang kuat.
“Saya berharap Pemprov Jabar tidak menanggapi hal ini secara serius. Lalu Pemkot Cirebon perlu melakukan kajian secara teknis, ekonomis dan yuridis serta harus melibatkan persetujuan dari DPR berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 perbendaharaan negara dan pemindahtanganan barang milik negara (BMN),” ucap dia.
Dirinya menyarankan, lebih baik pemerintah daerah fokus pada penyelesaian virus Covid-19 yang sampai dengan saat ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat serta melakukan pemulihan disektor ekonomi yang anjlok diakibatkan oleh virus Covid-19.
“Walikota seperti sedang mimpi dalam tidurnya disiang bolong, sudah diberikan Alun-Alun Kejaksan dan Masjid At-Taqwa malah ingin mengincar ke pendopo. Sarana dan prasarana Alun-Alun Kejaksan aja belum selesai secara utuh, ini malah ingin yang lain,” tegas dia.
Dirinya juga meminta kepada Pemkot Cirebon untuk bisa fokuskan bagaimana Alun-Alun Kota Cirebon bisa dipelihara dan mengangkat UKM serta mengoptimalkan sebagai fungsinya.
“Jangan sudah diberikan tapi berleha-leha, padahal masih banyak kekurangan disana sininya. Jadi sudahlah jangan membuat gaduh dengan kabupaten dan sudah seharusnya dipikirkan kerjasama daerah untuk ditingkatkan kemajuan daerah bukan malah mengusik usik pendopo yang terkesan seperti mengusir Bupati,” tutup dia.
