CIAYUMAJAKUNING.ID – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Majalengka, Senin (14/6/2021). Ditengah perjalanan aksi unjuk rasa sempat terjadi insiden saling dorong antara masa aksi dengan sejumlah petugas aparat yang menjaga di depan gerbang Pendopo Bupati Majalengka.
Koordinator aksi, Dadang Hermawan mengungkapkan aksi ini untuk mempertanyakan larangan berdagang di Alun-Alun Majalengka yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil setelah melalui proses revitalisasi.
“Tadi memang sempat kita ditemui sama perwakilan pemerintah hingga akhirnya walkout karena perwakilan pemerintah tidak dapat menjawab, dan kami akan terus menunggu Bupati,” ungkap dia.
Pihaknya menuntut supaya penempatan PKL di Alun-Alun Majalengka tidak diganggu karena didalam isi Perda PKL tidak secara spesifik menjabarkan secara rinci terkait soal larangan.
“Kalo sudah ada larangan begini kami yalin Perda PKL tidak dapat dijalankan karena tidak ada peraturan Bupati untuk menjabarkannya. Ketika satu pasal menyebutkan soal ruang-ruang publik maka harus berlaku bagi seluruh wilayah bukan hanya di Alun-Alun aja,” ucap dia.
Terlebih lagi sambung dia, terdapat isi disalah satu pasal yakni soal istilah PKL yang menetap. Maka PKL menilai jika pihaknya tidak menetap di alun-alun karena lapak setiap harinya selalu bongkar pasang.
“Bupati bekerja sesuai dengan seleranya aja sendiri yang mengharuskan alun-alun harus bersih dari PKL. Gimana mau melakukan itu ? Jelas-jelas tidak ada peraturan bupatinya kok. Bupati bekerja mengikuti aturan yang dibuat negara bukan berdasarkan pribadi karena bupati bukan raja,” tegas dia.
Dijelaskannya juga, sampai sejauh dinilainya pemerintah tidak mengetahui jumlah PKL di Majalengka. Sehingga pihaknya mempertanyakan bagaimana pola kerja pemerintah dalam menata keberadaan PKL tanpa berbasis data.
“Ini sudah keterlaluan, saya tanya barusan soal jumlah PKL di Majalengka didalam saat ketemu sama perwakilan pemerintah, tapi mereka gak tau jumlah pasti PKL di Majalengka. Jadi gimana mau nata PKL, data aja gak punya,” tandas dia.
Dalam aksinya sempat terjadi insiden dorong-dorongan antara masa aksi dengan petugas yang berjaga-jaga di depan gerbang Pendopo Bupati Majalengka.
