CIAYUMAJAKUNING.ID – Polemik mutasi eselon 3 dan 4 terus bergulir setelah Bupati Cirebon, Drs. H. Imron MAg buka draf yang diterimanya dari pihak luar Baperjakat. Atas hal itu menuai berbagai macam tanggapan, salah satunya dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi meminta Imron secara tegas menyelesaikan persoalan ini.
Dirinya menjelaskan hal itu karena Bupati sebagai pembina kepegawaian yang seharusnya tidak dibiarkan karena tindakan tersebut sudah menyalahi aturan.
“Bupati sudah kadung membuat pernyataan, bahwa draf mutasi diatur oleh pihak luar. Ini kan miris sekali. Seorang Bupati malah membuka komentar dipublik, tanpa ada kemauan mengambil tindakan,” kata Junaedi, Selasa (29/6/2021).
Santernya pemberitaan dihampir semua media ungkapnya, malah membuat Imron justru tidak dihargai sebagai bupati. Padahal, dia mempunyai kekuasaan penuh untuk bisa mengatur mutasi, yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Justru dengan pernyataan tersebut, membuktikan Imron tidak berdaya.
“Jangan hanya berani bicara di media saja. Buktikan dengan tindakan nyata. Imron harus berani mengambil langkah tegas, karena memang dia bupatinya. Tapi kenapa hanya berani bicara di media saja,” kata Junaedi.
Secara pribadi, Junaedi mengaku miris dengan kondisi Imron yang seperti tidak bisa lepas dari tekanan pihak luar. Padahal, Imron termasuk pribadi yang baik dan mau mendengar aspirasi masyarakat. Namun ketidak tegasan yang membuat Imron seperti tidak mampu bertindak, layaknya seorang bupati.
“Jujur saya ini jengkel sekaligus marah dengan sikap Imron yang seperti ini. Padahal secara pribadi, dia itu orangnya baik. Ini sudah waktunya bersikap tegas. Terus, yang ditakutin sama Imron itu apa sih,” ucap Junaedi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Lutfhi meminta supaya rencana mutasi rotasi eselon 3 dan 4, sesuai dengan aturan. Namun anehnya, Lutfi malah mengaku tidak yakin dengan pernyataan Imron, yang mengaku tidak dilibatkan dalam draf mutasi itu. Alasannya, Lutfi belum berkoordinasi terkait masalah itu.
“Saya tidak yakin dengan pernyataan bupati. Informasinya juga saya baru tahu. Tapi seharusnya kan tidak terjadi. Disana ada Baperjakat. Bupati kan pasti ada saat pembahasan, toh dia sendiri yang memutuskan,” tutup Luthfi.
