CIAYUMAJAKUNING.ID – Polemik revitalisasi pasar Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun terus bergulir dan kembali memanas Ketika Kuwu Desa Jungjang kembali membangun pasar darurat di Pasar Desa Jungjang. DPC Projo Kabupaten Cirebon menyoalkan hal tersebut karena menilai kegiatan itu memicu terjadinya kerumunan di tengah situasi pandemi Covid-19.
Ketua DPC Projo Kabupaten Cirebon, Hj. Kuni Bukhori menyebutkan, dengan adanya kegiatan pembangunan Pasar Darurat di Desa Jungjang tersebut jelas mengundang orang berkerumun memprotes kebijakan Kuwu Desa Jungjang yang menurut saya sangatlah tidak bijak.
“Padahal sampai sekarang juga belum ada titik temu antara pedagang, pengembang pasar Desa Jungjang dan Pemerintah Desa terkait masalah harga los dan kios yang akan disewakan kepada para pedagang,” kata dia, Jumat (10/9/2021).
Akan tetapi disebutkan, ada hal yang sangat menarik terkait pembangunan pasar darurat di Pasar Desa Jungjang. Dimana Pemerintah Desa dalam menyampaikan pemberitahuan pembangunan pasar darurat dikawal menggunakan kendaraan polisi serta didampingi oleh anggota POLRI dan TNI dalam menyampaikan pemberitahuannya tersebut di atas mobil patroli polisi.
“Bahkan selain itu pula pengamanan pembangunan pasar darurat Desa Jungjang juga dikawal ratusan polisi dan beberapa oknum ormas juga yang berjaga dilokasi pembangunan pasar darurat tersebut, guna menghadapi para pedagang yang menolak pembangunan pasar darurat karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Kuwu Desa Jungjang,” ujar dia.
Dengan demikian, sambung Kuni, Pemerintah Desa Jungjang diduga secara sengaja memungkinkan akan membuat klaster baru penyebaran Covid-19, dimana ketika Pemerintah Pusat melalui Presiden Jokowi dengan gencar mengupayakan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19. Namun Pemerintah Desa Jungjang membuat kerumunan masyarakat.
“Hal itu jelas sangat paradoks dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Selain itu pula menurut Kuni saya menduga satgas Covid-19 di Kecamatan Arjawinangun secara sengaja melakukan pembiaran terkait kerumunan yang terjadi karena diawal memfasilitasi Pemerintah Desa Jungjang untuk menyampaikan pemberitahuan pembangunan pasar darurat tersebut menggunakan fasilitas kendaraan patroli milik pihak kepolisian. Sehingga Ketika hari kamis 9 september 2021 terjadi kerumunan massa disekitar balai Desa Jungjang padahal sudah jelas belum ada titik temu masalah harga sewa los dan kios dengan para pedagang,” tutur dia.
Kuni juga mempertanyakan mengapa begitu banyaknya aparat kepolisian yang menjaga kegiatan pembangunan pasar darurat tersebut, apakah pembangunan pasar darurat desa adalah objek vital negara sehingga sampai dijaga puluhan mungkin bahkan ratusan aparat baik dari kepolisian atau pun Satpol PP.
Padahal secara fungsi kelembagaan baik Pemerintah Desa, TNI, POLRI ataupun Satpol PP adalah satgas Covid-19 yang bertujuan untuk Bersama-sama menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 diwilayahnya masing-masing. Akan tetapi melihat kejadian kerumunan masyarakat di Desa Jungjang terkait pembangunan pasar darurat Kuni Bukhori menduga terjadi pembiaran kerumunan itu terjadi, karena kurangnya kontrol dari Satgas Covid-19 yang ada di Kecamatan Arjawinangun sehingga kerumunan itu bisa terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan membuat klaster baru penyebaran Covid-19.
“Maka dari itu DPC Projo Kabupaten akan mengusut tuntas kejadian kerumunan yang terjadi dengan mencari siapa aktor intelektual dan orang yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Serta kami juga akan melaporkan kejadian kerumunan tersebut kepada Satgas Pusat penanggulangan Covid-19 sehingga kejadian ini tidak akan terulang kembali. Karena dengan kejadian ini sangat lah bertolak belakang dengan kebijakan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 yang gencar dilakukan oleh Presiden Joko Widodo,” tutup dia.
