CIAYUMAJAKUNING.ID – Ambruknya satu ruangan kelas di SDN 2 Cangkoak Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon mendapatkan sorotan serius dari Komisi IV DPRD. Mengingat sampai saat ini masih banyak bangunan sekolah yang mengalami kerusakan mulai dari ringan, sedang hingga berat.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina menuturkan, Dinas Pendidikan (Disdik) harus memerhatikan serius atas kejadian ambruknya salah satu ruangan di SDN 2 Cangkoak.

“Kejadian ini bukan kejadian biasa, jadi harus diperhatikan serius oleh Dinas Pendidikan supaya murid dan guru bisa melakukan aktifitas belajar dan mengajar dengan nyaman dan aman,” kata Siska.

Dikatakannya, Dinas Pendidikan tidak belajar dari kasus sebelumnya yang dialami oleh SMPN 2 Plumbon yang beberapa tahun lalu ambruk akibat kelambatan Dinas Pendidikan memperbaiki kerusakan.

“Beberapa tahun lalu harusnya jadi tamparan buat Dinas Pendidikan karena lambat memperbaiki bangunan sampai akhirnya ambruk,” ungkap Siska.

Kejelasan data pun masih kata Siska, harus segera diperbaiki dalam usaha menginventarisir jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat. Hal itu dikatakannya agar dapat memprioritaskan perbaikan bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat.

“Sampai sekarang aja kami (Komisi IV) belum mendapatkan data yang pasti dari hasil inventarisir kondisi bangunan sekolah dari Dinas Pendidikan,” ujar Siska.

Meskipun demikian, dirinya mengapresiasi langkah kepala sekolah SDN 2 Cangkoak yang sudah berusaha mengajukan perbaikan kepada Dinas Pendidikan. Hanya saja dinilainya, Dinas Pendidikan sudah lambat menangani atas permintaan sekolah supaya sejumlah ruangan dapat diperbaiki.

“Langkah kepala sekolah SDN 2 Cangkoak sudah sangat bagus karena sejak dua tahun lalu sudah mengajukan, hanya saja Dinas Pendidikan slow respon,” kata Siska.

Masih kata Siska, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari sekolah juga harus segera diperbaiki oleh Dinas Pendidikan. Hal itu dijelaskannya supaya Dinas Pendidikan bisa lebih banyak lagi menerima anggaran yang bersumber dari APBN untuk melakukan perbaikan sekolah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Perbaikan sekolah kalau dari APBD saya yakin gak cukup, jadi Dinas Pendidikan seharusnya melakukan perbaikan Dapodik supaya bisa lebih banyak dapat anggaran APBN untuk melakukan perbaikan sekolah yang rusak dengan skala prioritas,” tutup Siska.