CIAYUMAJAKUNING.ID – Saat menerima kunjungan pengunjuk rasa dari GMBI yang mempersoalkan pemanfaatan lahan bima untuk pendirian Fakultas Kedokteran UGJ, Walikota Cirebon, Nashrudin Azis mengaku sudah menempuh seluruh proses aturan yang berlaku.

Dalam persoalan polemik hibah lahan kawasan bima yang dimanfaatkan untuk pembangunan kampus FK UGJ. Azis menjelaskan, DPRD sudah membentuk pansus untuk menangani persoalan ini, karena ada pembahasan yang alot mengingat terdapat anggota pansus yang setuju dan tidak setuju sehingga proses perjalanan pansus berjalan cukup lama yakni selama satu tahun.

“Pada saat itu pansus sudah berkonsultasi ke provinsi sampai Kemendagri dan Kemenkumham,” kata Azis saat menjelaskan kronologis kepada GMBI di Rumah Dinas Walikota Jalan Siliwangi Kota Cirebon, Kamis (14/10/2021).

Lanjut dia, sampai akhirnya DPRD tidak merekomendasikan untuk terjadinya proses hibah antara Pemkot Cirebon dengan UGJ. Karena tidak merekomendasikan proses hibah, pihaknya tidak memaksakan dan menerima keputusan DPRD dan lalu menjadikan rekomendasi tersebut sebagai pedoman untuk tidak melaksanakan proses hibah.

“Hibah tidak terjadi, persoalan ini muncul karena adanya salah persepsi dari masyarakat dan timbul isu transaksi sebesar Rp 29 miliar. Saya nyatakan itu tidak benar dan saya berani bersumpah, karena nilai angka itu diisukan dari lahan 10 ribu meter persegi kalau diuangkan,” ungkap Azis.

Karena hibah tidak terjadi, sambung Azis, pihaknya tidak mengkomersilkan lahan tersebut. Pemerintah pusat pun dijelaskan Azis tidak memperbolehkan melakukan proses hibah.

“Tapi karena semangat membantu dunia pendidikan, pemerintah pusat menganjurkan mekanismenya disesuaikan agar tidak melanggar hukum,” ungkap Azis.